Hasil perhitungan dari data BPS periode 2014-2021 juga memperkuat kenyataan itu. Rata-rata tingkat kemiskinan per tahun antar 34 provinsi menunjukkan kedua provinsi tambang ini menempati skor tertinggi, masing-masing 27,57% dan 23,46%. Angkanya jauh melebihi level kemiskinan rata-rata per tahun nasional.
Lalu bagaimana dengan Maluku Utara (Malut)?
Meskipun termasuk salah satu provinsi penghasil tambang emas dan nikel cukup besar di Indonesia, ternyata tidak termasuk kategori zona kemiskinan ektrem. Hasil perhitungan sejak 2014-2021 (www.bps.go.id) provinsi ini menempati urutan ke-25, dengan rata-rata kemiskinan per tahun 6,67%. Namun distribusi tingkat kemiskinan pada skala lokal antar kabupaten/kota, dua kabupaten penghasil tambang Nikel terbesar—Halmahera Timur (Haltim) dan Halmahera Tengah (Halteng) ternyata menempati rekor kemiskinan tertinggi. Tingkat kemiskinan rata-rata per tahun keduanya mencapai level dua digit.
Haltim di urutan pertama dengan tingkat kemiskinan rata-rata per tahun 15,23%, sedangkan Halteng mencapai 13,23% (https://malut.bps.go.id/). Angka ini melebihi tingkat kemiskinan provinsi Maluku Utara.
Antar Papua-Papua Barat dengan Haltim-Halteng menunjukkan kemiripan, jika ditelisik keunggulan SDA tambang yang dimiliki. Apakah kemiripan ini menandakan adanya paradoks keberlimpahan SDA tambang? Sebutan lain dari fenomena kutukan SDA yang secara potensial terjadi di dua provinsi dan dua kabupaten tersebut?
Berbagai kajian empiris secara umum bisa memperkuat dugaan tersebut. Sebut saja penelitian di berbagai negara, seperti dilakukan Torvik pada tahun 2002; Pessoa pada tahun 2008; Zhan pada tahun 2011; dan Wang et al., pada tahun 2018, salah satunya telah mengungkap kemiripan dengan realitas ini. Khususnya di negara-negara yang berlimpah SDA, ternyata menghadapi tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada negara yang minim SDA. Bahkan Komarulzaman & Alisjahbana pada tahun 2006 mengungkap hasil riset bahwa keberlimpahan sumber daya tambang mineral secara signifikan justru memperburuk pertumbuhan ekonomi daerah di indonesia. Tentu saja hal ini akan membawa efek lanjutan pada peningkatan kemiskinan di daerah.
Temuan terbaru dari fenomena kutukan SDA juga diungkap dari penelitian Rahma dkk pada tahun 2021. Khususnya di level 34 provinsi, termasuk Maluku Utara.
Tinggalkan Balasan