Sementara Kepala Dinas Kesehatan dr. Julys Giscard Croons dalam pelaksanaan vaksinasi, tim Puskesmas Daruba terlambat turun lapangan. Puskesmas Daruba kalah start dengan Dinas Kesehatan.
“Memang itu suka duka pelaksanaan vaksinasi ya, jadi salah satu puskesmas yang tidak turun itu ya Puskesmas Daruba,” aku Julys.
“Jadi ini kenapa bisa terjadi perbedaan pembayaran insentif untuk Puskesmas Daruba. Cuma yang saya tahu bahwa Puskesmas Daruba start vaksin terlambat. Itu tim vaksin yang lakukan awal dari Dinas Kesehatan, bukan Puskesmas Daruba, dan ada semua data-data konkritnya,” katanya.
Mendengar itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra Ruslan Ahmad menegaskan akan merekomendasikan masalah anggaran insentif ini ke KPK dan Mabes Polri agar bisa dibuktikan kejelasan realisasi anggarannya.
Sebab, BPKAD maupun Dinas Kesehatan terkesan saling tolak tanggung jawab.
Ruslan kepada Ketua DPRD meminta membuat rekomendasi ke KPK dan Mabes Polri sebab seluruh dana Covid-19 yang ada di Morotai diduga bermasalah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.