Tandaseru — Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan elemen masyarakat di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, menggelar demonstrasi, Senin (11/4).
Aksi yang awalnya digelar di Kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan itu terlihat para mahasiswa membawa sebuah spanduk yang bertuliskan “Tolak Rezim Oligarki, Copot Jokowi, Tolak Kenaikan BBM, Stabilkan Harga Minyak Goreng serta Tolak Wacana Penundaan Pemilu”.
Di depan kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan massa aksi menyuarakan beberapa wacana secara nasional dan beberapa kebijakan pemerintah pusat telah menujukkan satu kegagalan pemerintah dalam upaya menjaga integrasi bangsa Indonesia.
Massa aksi mengaku kesal ada beberapa ketua partai politik yang sedari awal telah menyentil terkait penundaan Pemilu dan bahkan ada dugaaan yang berujung pada skema perpanjangan masa jabatan presiden.
“Ini sangatlah keliru dalam berpemerintahan dan bernegara, persoalan tersebut seakan-akan telah menampar moral publik yang kemudian berujung pada satu gejolak sosial yang ramai diperdebatkan di khalayak umum,” ujar salah satu orator.
Dari sederatan isu tersebut, kemudian menimbulkan protes yang masif dari sejumlah kalangan dan khusunya aktivis mahasiswa.
“Tentu sebagai solidaritas mahasiswa di manapun ruang prosesnya akan merasa terpanggil guna menyikapi situasi elite nasional yang terjadi akhir-akhir ini,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah pusat dinilai gagal mengatasi permasalahan minyak goreng sehingga membuat harga minyak goreng justru melambung tinggi.
Begitu juga dengan BBM yang secara spontan dinaikkan, yang justru semakin memperburuk keadaan.
“Bagi kami, ini menjadi satu bentuk manajemen kepemimpinan yang amburadul di tingkat pemerintah pusat dan patut dievaluasi oleh rakyat seluruh Indonesia,” kata salah satu massa aksi.
Massa Aksi menyadari, kewenangan pemerintah yang ada di daerah sangat terbatas untuk mengintervensi kebijakan Pemerintah Pusat.
“Tetapi sebagai tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah perlu membangun satu koordinasi dan komunikasi sebagai legitimasi untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi yang terjadi di daerah saat ini,” terangnya.
Untuk itu, massa aksi mendesak DPRD Kota Tidore Kepulauan untuk berkoordinasi dengan DPRD Provinsi, DPR RI melalui setiap fraksi-fraksi dari partai politik masing-masing untuk bersikap tegas menolak penundaan Pemilu dan wacana terkait perpanjangan masa jabatan presiden.
Tinggalkan Balasan