Tandaseru — Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara Zulkifli Hi. Umar menilai pagu anggaran yang selama ini digelontorkan ke beberapa dinas yang merupakan mitra kerja Komisi III terlalu rendah.

Akibatnya, progres pembangunan jadi terhambat.

“Beberapa dinas yang menjadi mitra kerja Komisi III diketahui pagu anggarannya semakin kecil dari tahun ke tahun,” ujar Zulkifli di Kota Sofifi, Rabu (6/4).

Zulkifli bilang, kecilnya pagu anggaran ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, dan Bappeda.

“Dan ini yang harus kita dorong,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pagu di Dinas PUPR di tahun 2022 sebesar Rp 190 miliar, Dishub Rp 13 miliar, DLH Rp 10 miliar lebih, ESDM Rp 15 miliar.

“Dan di beberapa dinas lainnya hanya berada pada angka Rp 12 miliar,” katanya.

Jika mengacu pada pagu yang ada, sambungnya, maka ini sangat menyedihkan karena RPJMD memiliki target dan tahapannya.

“Sehingga tadi ada pertemuan juga dengan Sekretaris Daerah dan BPKAD. Kami berharap agar TAPD dapat memberikan dorongan di tahun 2023,” jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Alokasi pagu terlalu kecil akan berdampak pada keterlambatan pembangunan di daerah. Dinas sejauh ini, kata Zulkifli, hanya berharap adanya program dari pemerintah pusat.

“Sebut saja Dishub di tahun ini hanya merehab satu dermaga Guraping,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah melihat RPJM sebagai basic untuk rujukannya dalam penyusunan RKPD.

“Sehingga kita bisa melihat berhasil tidaknya pemerintah,” tandasnya.

Sekretaris Daerah Malut Samsuddin A. Kadir saat dikonfirmasi membenarkan adanya keluhan dinas terkait pagu anggaran yang kecil.

“Tadi dalam rapat disampaikan keluhannya soal pagu dinas. Kita pada prinsipnya menyesuaikan,” katanya.