Tandaseru — Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Muhammad Sinen, mengaku kesal terkait progres persiapan Sail Tidore. Kekesalannya tersebut diungkapan saat Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Sail Tidore Tahun 2022 bersama Panitia Pusat yang berlangsung di Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota, Selasa (29/3).
Di hadapan Panitia Pusat, Muhammad menyatakan dengan disajikannya pemutaran video dokumenter sejarah kunjungan Presiden Soekarno di Tidore semoga mampu membuka cakrawala berpikir bahwa kota kecil yang bahkan tidak terlihat di dalam peta Indonesia sebenarnya menyimpan sesuatu yang besar dan berharga bagi negara ini.
“Bapak-Ibu Panitia Pusat Sail Tidore, ketika tiba di Tidore, Bapak-Ibu bisa melihat sendiri kondisi Tidore saat ini. Berapa ratus tahun silam, Tidore ini tenggelam sampai ke dasar laut. Masyarakat Kota Tidore mengharapkan melalui Sail Tidore ini, Pemerintah Pusat dan Provinsi coba buka mata dan buka pikiran untuk melihat Tidore,” ujarnya.
Ia menegaskan, tanpa Tidore, Indonesia tidak akan lengkap dari Sabang sampai Merauke. Menurutnya, Sail Tidore terlalu kecil jika dilihat dari manivestasi rasa syukur negara terhadap Tidore. Sebab, tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh Sultan Tidore terhadap negara pada saat itu.
“Tapi sayang, Sail Tidore yang semula dijadwalkan tahun 2021 diundurkan di tahun 2022, dan sampai hari ini juga kejelasan Sail Tidore belum pasti. Maka hari ini saya atas nama pemerintah daerah dan warga Kota Tidore Kepulauan meminta kepastian itu, baik dari pusat maupun provinsi,” tegas Wawali.
Sail Tidore ini sendiri, sambungnya, merupakan hajatan negara. Sementara tuan rumah adalah Provinsi Maluku Utara dan Kota Tidore.
Namun sayangnya, di tahun 2021 hanya Rp 1 miliar anggaran yang disodorkan ke Kota Tidore Kepulauan, sementara di tahun 2022 hanya Rp 600 juta.
“Kami kesal dan sangat putus asa, apakah Sail Tidore ini menjadi cerita omong kosong atau benar. Ini pertanyaan dari rakyat atau masyarakat Kota Tidore Kepulauan terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat,” tukasnya.
“Kami tidak akan buat gejolak, tapi jika Sail Tidore ini tidak bisa dilaksanakan, maka dengan terpaksa Nuku-Nuku muda, Zainal Abidin Syah muda akan berteriak di negara ini,” sambung Muhammad.
Selaku Ketua PDI Perjuangan Malut, Muhammad juga mengaku akan menggunakan komunikasi politik melalui Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri untuk membahas persoalan ini.
“Kita juga akan meminta jadwal untuk pertemuan dengan Presiden. Saya akan beberkan ini semua bahwa perhatian Provinsi terhadap Sail Tidore sangat kecil,” terangnya.
Menurutnya, Sail ini bukan pertama kalinya di Malut. Ada beberapa kabupaten/kota yang sudah pernah menggelarnya, misalnya Pulau Morotai. Terhadap Sail yang lain, kata dia, perhatian pemprov sangat luar biasa.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.