Sementara realisasi transfer ke daerah di Provinsi Maluku Utara sampai dengan 31 Januari 2022 sebesar Rp 939,57 miliar atau 99,14 persen dari total pendapatan APBD. Besarnya realisasi transfer ke daerah di bulan Januari menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada pendanaan pemerintah pusat.
“Kemandirian pemerintah daerah di wilayah Maluku Utara perlu ditingkatkan. Salah satunya dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan dari pendanaan pemerintah pusat. Pengembangan sektor unggulan dan sektor potensial diharapkan mampu menjadi solusi. Berbagai sektor seperti pariwisata dan industri pengolahan dapat dikembangkan untuk menjadi sektor unggulan di wilayah Maluku Utara,” jelasnya.
“Optimisme pemulihan ekonomi di tahun 2022 tetap terjaga, didukung kinerja APBN di awal tahun yang cukup bagus. Berbagai proyeksi pertumbuhan menunjukkan angka yang positif. Kita berharap Kerja keras APBN dapat terus berperan secara optimal, sehingga arah kebijakan ekonomi dapat tercapai dan tetap sejalan dengan upaya konsolidasi fiskal di tahun 2023,” tandasnya.
Sekadar diketahui, dalam acara tersebut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Adnan Wimbyarto didampingi Kepala KPP Ternate Herry Wirawan, Kepala KPP Tobelo Helmy Afrul, Kepala KPPBC Ternate Shinta Dewi
Arini, Kepala KPPN Ternate Rochmad Arif Tri Setiawan, Kepala KPPN Tobelo Muhammad Afifudin Ikhsan, dan Kepala KPKNL Ternate Achmakrishna Himawan.
Tinggalkan Balasan