Tandaseru — Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, Nurlaela Syarif, meminta Wali Kota M Tauhid Soleman mempertimbangkan pengangkatan kepala sekolah SD Penggerak yang saat ini jadi polemik. Ia menyebutkan, kepsek SD Penggerak harus memiliki kemampuan dan mengikuti prosedur seleksi.
Sebelumnya, DPRD menilai Kepala Sekolah SD Negeri 27 tidak memenuhi syarat untuk diangkat. Pasalnya, kepsek disyaratkan harus S1, sedangkan kepsek yang baru saja diangkat merupakan lulusan D2. Ia juga diketahui belum mengikuti sertifikasi guru.
Nurlaela berharap tak ada praktik politik praktis dalam dunia pendidikan di Ternate. Sebab politik praktis dapat mengurangi kualitas pendidikan itu sendiri.
“Sekolah Penggerak baru berlangsung di tahun 2021 melalui MoU dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Pendidikan. Dan Ternate, Maluku Utara, merupakan angkatan pertama. Sementara kepala sekolah Penggerak yang baru diangkat masih diragukan dari kemampuan dan kualitasnya di bawah rata-rata,” tuturnya, Selasa (22/2).
“Kami berharap tidak ada politik praktis di dalamnya, karena kita sering mengingatkan bahwa jangan mencampuradukan politik praktis di dalam kepentingan pendidikan,” jelas politikus Partai Nasdem ini.
Ia berharap di masa kepemimpinan Wali Kota M Tauhid Soleman ini tidak ada politik praktis dalam dunia pendidikan, karena yang harus dikedepankan adalah sumber daya gurunya.
“Karena jika guru atau insan pendidikan sudah dicampuradukan dengan politik, maka ini merupakan satu kemunduran besar terhadap dunia pendidikan. Pendidikan seharusnya pendekatannya profesionalisme, ada uji kompetensi, standarisasi yang normatif itu harus dikedepankan agar kondisi di sekolah lebih kondusif,” ujar Nurlaela.
“Saya tidak mencurigai bahwa kepala sekolah yang diangkat ini karena faktor politik. Tapi menurut saya apapun itu sebaiknya pendidikan tidak dicampuradukan dengan masalah politik. Kalau ada unsur kepentingan politiknya, orang yang punya kepentingan politik ini harus dilihat juga. Masak mengusulkan orang yang punya kemampuan di bawah rata-rata terus dipaksakan? Jika ada kepentingan politik setidaknya ada tanggung jawab sosialnya,” ungkapnya.
Menurutnya, jika ada pihak tertentu yang mengusulkan pejabat pilihannya, seharusnya dilihat dulu kemampuan “orang titipan” itu.
Tinggalkan Balasan