Tandaseru — Direktur Lembaga Strategi Komunikasi dan Politik (Leskompol), Dr. Helmi Alhadar. M.Si, menyoroti kondisi dunia pendidikan di Maluku Utara yang berbanding terbalik dengan kemeriahan perayaan Hari Guru Nasional beberapa waktu lalu.
Ketika HGN dirayakan dengan banjir ucapan terima kasih dan kekaguman kepada tenaga pendidik, tidak begitu dengan situasi dunia pendidikan di lapangan.
“Belum lama ini kita dibuat sedih dengan isu-isu yang tidak enak tentang dunia pendidikan di Malut, di mana diduga adanya transaksi jual beli jabatan oleh oknum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Isu ini pertama kali dihembuskan Ketua DPRD Malut yang menimbulkan reaksi balik dari kadisnya dengan balik memojokkan Ketua DPRD. Polemik pun berlanjut hingga menarik perhatian KPK,” tutur Helmi kepada tandaseru.com, Senin (29/11).
Isu tersebut, kata Helmi, diperparah dengan informasi pengangkatan seorang kepala sekolah yang merupakan mantan narapidana. Kondisi dunia pendidikan ini semakin menjadi-jadi setelah sebelumnya terdengar kabar sekelompok dosen menuntut kampusnya memberikan kesejahteraan yang lebih layak.
“Di mana selama ini pendapatannya dianggap masih sangat jauh dari kata sejahtera. Kasus ini hingga kini belum terselesaikan secara tuntas. Belum lagi ada kabar tentang seorang polwan yang ijazahnya dipermasalahkan oleh dekannya yang baru diangkat hingga berujung sang polwan dipenjarakan gara-gara ijazah palsu. Polwan ini balik menuntut dekan dan rektornya untuk segera menyerahkan ijazahnya. Pihak kampus akhirnya menyerah dan bersedia menyerahkan ijazah polwan tersebut,” ujar Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ini.
Menurut Helmi, pertikaian antara dosen dan pihak universitas bukan baru kali ini saja terjadi di Malut. Sebelumnya, kasus yang sama pernah terjadi di universitas lain di Malut dengan tuntutan kesejahteraan dari para pengajar. Kasus ini sempat bermuara pada gugatan di Pengadilan, dan pihak kampus diputuskan membayar ganti rugi kepada sejumlah dosen.
Tinggalkan Balasan