Tandaseru — Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menggelar Seminar Nasional dan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Perikanan Budidaya bersama kepala daerah se-Maluku Utara, Rabu (24/11).

Kegiatan Seminar Nasional dengan tema “Desiminasi Visi dan Strategi Implementasi Budidaya sebagai Solusi Pembangunan Daerah” ini merupakan kerja sama antara pemerintah  daerah dan Pusat Kajian Alkultur Universitas Khairun Ternate.

Ketua Forum Masyarakat Budidaya Maluku Utara, Djufri Muhamad manyampaikan, Provinsi Maluku Utara memiliki potensi pengembangan perikanan budidaya yang sangat besar dan prospektif, di mana wilayah Malut seluas 31.982,50 kilometer persegi 60,8 persen merupakan perairan dan 30,92 persen adalah daratan.

Maluku utara juga memiliki panjang garis pantai 6.644 kilometer, luas lahan perikanan budidaya yang diungkapkan sejauh ini seluas 673.333.000 kilometer persegi, dan termanfaatkan baru 2 persen yaitu 13.466.660.000 meter, sementara 98 persen lainnya belum dikelola.

“Ini karena pengembangan perikanan di Provinsi Malut cenderung ke perikanan tangkap,” tuturnya.

Kondisi saat ini, sambung Wakil Bupati Halbar itu, sektor perikanan tangkap tidak lagi dapat diandalkan karena mengalami penurunan produksi yang signifikan akibat over fishing. Akibatnya, populasi ikan semakin rendah.

“Hal ini didukung dengan laporan yang dipublikasikan oleh FAO tahun 2020 bahwa produksi sektor perikanan tangkap sebesar 47,5 persen lebih kecil dari sektor perikanan budidaya sebesar 54,3 persen dari total produksi perikanan,” jabar Djufri.