Tandaseru — Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, masih membutuhkan tenaga guru berstatus PNS di tingkat SD dan SMP. Kebutuhan ini terutama di wilayah Kecamatan Loloda dan Loloda Tengah.
Jumlah guru PNS di Halbar saat ini berkisar 2.000 lebih. Namun sejauh ini distribusinya belum merata hingga ada sekolah yang kekurangan guru pengajar.
“Kami waktu reses yang ditemukan banyak keluhan itu soal penempatan guru pengajar di sekolah, lebih utama di Kecamatan Loloda. Ada yang kami temukan satu sekolah itu hanya ada satu guru yang mengajar,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Halbar, Joko Ahadi.
“Maka ini harus ada perhatian serius dari pemerintah daerah, sebab pendidikan itu harus diprioritaskan. Selain itu, fasilitas pendidikan juga harus diperhatikan. Karena setiap tahun ada DID yang kita dapat,” lanjutnya.
Kepala Dinas Pendidikan Halbar, Pilemon Piuw saat diwawancarai terpisah mengakui untuk Kecamatan Loloda jumlah guru PNS yang ditempatkan sebanyak 150 lebih. Mereka dibagi ke dalam 16 PAUD, SD dan SMP.
“Pada tahun 2020 itu sudah dilakukan pengajian terkait pemerataan tenaga guru pengajar sesuai kebutuhan di kecamatan masing-masing seperti di Loloda, namun kendalanya waktu itu ada guru yang bertugas tiba-tiba balik lagi,” ungkapnya.
“Contohnya seperti di Loloda. Kalau kita lihat kendalanya adalah fasilitas rumah guru yang masih kurang. Tidak mungkin mereka sudah berkeluarga lalu tinggal di orang,” sambung Pilemon.
Ia menuturkan, pada tahun 2019 dan 2020 ada perbaikan gedung sekolah yang rusak melalui DAK.
“Pembangunan sekolah ini juga dari tahun kemarin kita sudah mulai benahi dan itu setiap tahun anggaran, termasuk di Loloda. Jadi sisa fasilitas lain seperti laboratorium, perpustakaan,” tuturnya.
Terpisah, Bupati Halbar James Uang saat dikonfirmasi terkait kekurangan guru di Loloda menyatakan usai pelantikan pejabat eselon II nanti langsung dilakukan pemerataan guru.
“Kalau kita bicara peningkataan mutu, maka setelah pelantikan kadis dia harus melakukan pemerataan tenaga guru bagi sekolah-sekolah yang butuhkan, seperti di Loloda. Makanya Pemda Halbar juga akan genjot soal tunjangan daerah terpencil (dacil), supaya mereka bisa betah tinggal di Loloda,” katanya.
“Contoh, misalnya kalau guru mengajar di Jailolo pendapatan sama dengan di Loloda. Pasti guru di Loloda merasa tidak adil begitu, karena dari sisi geografisnya. Makanya dacil harus kita dorong bagi daerah-daerah terpencil sehingga ini ada spirit dan semangat bagi guru yang mengajar di Loloda,” pungkas James.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.