Tandaseru — Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Pulau Morotai, Maluku Utara, Machmud Kiat menyentil tiga pimpinan DPRD yang dinilai tak peduli dengan persoalan di daerah. Padahal, saat ini kondisi Morotai sedang dipenuhi rentetan masalah.

Machmud kepada awak media mengatakan, tiga pimpinan DPRD sedang ‘tidur’.

Ia mencontohkan, masalah yang tak kunjung tuntas adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020 yang sudah lewat batasan waktunya, serta soal gaji ASN yang ditahan pemerintah daerah karena belum mengikuti vaksinasi Covid-19.

“Pimpinan DPRD mungkin lagi tidur, karena faktanya kayak begini. Daerah lagi karut marut begini tidak ada agenda yang diatur, tidak ada langkah-langkah yang diatur oleh pimpinan DPRD, itu fakta,” ujar Machmud, Senin (9/8/).

Machmud bilang, LKPJ yang batas waktu penyampaiannya sudah selesai itu kini tergantung Pemda Morotai.

“Untuk LKPJ sudah selesai, batasannya sudah habis dan tidak ada lagi LKPJ. Sampai saat ini tergantung pemerintah daerah,” terangnya.

“Sampai saat ini pemerintah daerah sudah melaksanakan sesuai dengan koridor undang-undang dan LKPJ sudah mengikuti alur,” tambah dia.

Sedangkan terkait penahanan gaji ASN, ia menyayangkan sikap pimpinan DPRD yang terkesan tidak peduli.

“Bahwa pimpinan DPRD tidak ada dan itu fakta, pimpinan DPRD tidur karena teman-teman (anggota DPRD, red)  tidak bisa ketemu pimpinan,” tandasnya.

Ketua DPRD Rusminto Pawane yang dikonfirmasi lewat sambungan telepon tidak tersambung hingga berita ini ditayangkan. Begitu juga dengan Wakil Ketua I Judi R. Dadana dan Wakil Ketua II Fahri Hairudin yang enggan memberikan tanggapan apapun.