Gubernur Maluku Utara Hadiri Rakorwasin Keubang BPKP

Tandaseru — Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasin Keubang) tingkat provinsi tahun 2021, Senin (24/5). Bertempat di Hotel Sahid Bela International Ternate, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba hadir memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Dadang Kurnia juga memberikan sambutan sekaligus membuka acara itu. Dalam sambutannya, Dadang menyampaikan wilayah Maluku Utara perlu dilakukan pengawasan terintegrasi atas pembangunan sektor perikanan dan pariwisata untuk menilai keselarasan kebijakan dan akuntabilitas implementasinya dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara.

Simpulan dari hasil pengawasan ini nantinya diharapkan akan menjadi bahan bagi kepala daerah dan otoritas terkait lainnya dalam mengambil langkah-langkah kebijakan strategis untuk melakukan percepatan dan pengawalan program sektor perikanan dan pariwisata di Provinsi Maluku Utara.

Narasumber dalam Rakorwasin ini yaitu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Aryanto Wibowo, Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Abdullah Assagaf, Kasatgas Pencegahan Wilayah V.2 KPK Dian Patria, Inspektur 2 Itjen Kemendagri Ucok Abdul Rauf Damenta menghadiri secara daring, dan sebagai moderator yaitu Inspektur Provinsi Maluku Utara Nirwan MT Ali. Rakorwasin ini dihadiri kepala daerah se-Provinsi Maluku Utara, Inspektur Daerah se-Provinsi Maluku Utara, serta OPD di Lingkungan Provinsi Maluku Utara.

Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menyampaikan bahwa Rakorwasin Keubang Tingkat Maluku Utara ini dilatarbelakangi isu strategis wilayah Maluku Utara terkait pengoptimalan keunggulan wilayah sebagai lumbung ikan nasional dan kawasan pariwisata berbasis gugus pulau dan mendorong transformasi perekonomian wilayah dengan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan berbasis kemaritiman seperti pengolahan hasil laut, wisata sejarah dan bahari.

Isu strategis tersebut akan melaksanakan program kegiatan seperti:

1. Mengembangkan pusat-pusat industri pengolahan yang meliputi kawasan industri pengolahan nikel dan bahan tambang lainnya di KI Teluk Weda, kawasan industri pengolahan hasil perkebunan, kawasan industri pengolahan perikanan, serta pengembangan pasar dan pelabuhan ikan;
2. Meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan perkebunan termasuk pembangunan pasar ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan ikan;
3. Mempercepat pengembangan kawasan pariwisata unggulan seperti wilayah khususnya DPP/KEK Morotai.

Di akhir pemaparannya, Aryanto berharap Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam mengawal akuntabilitas keuangan daerah.