Tandaseru — Pemerintah Provinsi Maluku Utara merotasi 10 kepala sekolah SMA dan SMK di Kabupaten Halmahera Timur. 8 di antaranya di-nonjob-kan.
Rotasi ini diduga memiliki indikasi politik. Hal ini diungkapkan salah satu mantan kepsek yang enggan namanya dipublikasikan kepada tandaseru.com.
Dia menuturkan, 8 kepsek yang di-nonjob-kan adalah pendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada 2020 lalu.
“Yang dapa nonjob ini rata-rata (pendukung) 02, sementara yang lain itu tidak,” ungkapnya, Kamis (4/3).
Ia juga menyayangkan rotasi yang dilakukan jelang ujian sekolah yang tinggal menghitung hari ini. Dia khawatir kondisi itu akan berdampak pada pelaksanaan ujian yang diagendakan 22 Maret nanti.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Haltim, Muhammad Jufriyadi saat dikonfirmasi mengaku tak tahu jika rotasi tersebut bermotif politik. Pasalnya, rolling dilakukan berdasarkan pertimbangan Bidang Guru Tenaga Kependidikan (GTK).
“Yang pasti nama-nama ini digodok oleh GTK, apakah layak menjadi kepsek atau tidak. Jadi ini sudah ada pertimbangan-pertimbangan khusus pada Bidang GTK, ada yang bisa dipromosi atau ada yang digeser,” terangnya.
Meski begitu, Jufriyadi mengakui rotasi tersebut akan berpengaruh pada pelaksanaan ujian sekolah. Tapi sebagai bawahan, ia akan bertindak cepat mengontrol ujian di sekolah-sekolah tersebut.
“Rencana satu dua hari ini saya akan turun mengecek di sekolah-sekolah untuk memastikan ujian sekolah nanti berjalan dengan lancar,” jelasnya.
Pada prinsipnya, lanjutnya, apa yang sudah diputuskan Gubernur Malut maupun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut akan tetap ia jalankan sesuai ketetapan.
“Sampai sekarang saya pun belum mengantongi nama-nama pengganti yang di-nonjob-kan atau di-roling,” pungkas Jufriyadi.
Sekadar diketahui, 8 kepsek yang di-nonjob-kan tersebut adalah Kepsek SMA Negeri 2, SMA N 3, SMA N 4, SMA N 5, SMA N 8, SMA N 10, SMA N 11 dan SMK N 1. Sementara kepsek yang di-rolling adalah SMA N 7 dan SMA N 9.
Tinggalkan Balasan