Tandaseru — Akademisi Universitas Pasifik Pulau Morotai, Maluku Utara, Parto Sumtaki menilai Pemerintah Daerah dan DPRD Morotai kerap bersikap kekanak-kanakan. Pasalnya, dalam agena-agenda resmi kedua lembaga ini sering terlibat adu mulut hingga baku hantam.

“Masak tidak ada yang bisa dihubungkan antara eksekutif dan legislatif? Ini dua lembaga dari waktu ke waktu, apalagi tiap kali pembahasan anggaran, menunjukkan ada yang putus dari aspek komunikasi dan etik pemerintahan. Karena hampir seluruh yang berhubungan dengan hajat hidup publik yang diputuskan lewat mekanisme anggaran selalu saja didahului dengan sikap kekanak-kanakan, seolah-olah sesama saling tidak menghargai,” ungkap Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tersebut kepada tandaseru.com, Rabu (13/1).

Parto bilang, sikap kenakak-kanakan yang dipertontonkan kedua lembaga publik di Morotai itu bukan hanya satu kali namun telah berulang-ulang kali. Jika hal tersebut tidak diakhiri maka yang menjadi korban adalah masyarakat Morotai.

“Harus segerah diakhiri dan tidak boleh lagi seperti itu karena ini mengganggu etika pemerintahan dan menunjukkan dua lembaga ini tidak mengerti apa sesungguhnya fungsi mereka sebagai bagian dari yang paling bertanggungjawab terhadap kepentingan masyarakat Morotai,” ujarnya.

Selain itu, sambung Parto, ada sinyalemen seluruh hal yang berhubungan dengan pembahasan anggaran diselesaikan dengan cara transaksional. Hal-hal itu yang dibaca publik Morotai saat ini.

“Ini bukan hanya hal kecemburuan tapi ada semacam ini yang diuntungkan, siapa yang menguntungkan siapa dan yang mana dan seterusnya. Akhirnya hal-hal yang bersifat substansial yang harus dibahas dan diputuskan yang berkaitan dengan kepentingan publik menjadi terabaikan. Karena saya curiga ini musti diselesaikan dengan cara-cara sifatnya transaksional, ini yang harus diikhtiarkan. Padahal kan kita butuh akuntabilitas, kita butuh keterbukaan dari semua pihak dari dua lembaga ini untuk bisa memastikan bahwa kebutuhan atau kepentingan rakyat terakomodasi,” jelasnya.

“Kepentingan rakyat terancam tidak bisa jalan karena cara-cara dan etika eksekutif dan legislatif seperti ini. Menurut saya, mentalnya tidak menunjukkan teladan yang baik bagi publik,” imbuh Parto.

Mantan aktivis HMI ini berharap, ke depan kedua lembaga publik di Morotai ini bisa saling menghargai.

“Harapan saya untuk kedua lembaga ini lebih menghargai sesama. Terus harus ada penghubung dan komunikasi yang baik antar DPRD, Bupati atau dari Pemerintah Daerah biar semua hal yang berkaitan dengan masyarakat itu dibicarakan secara baik baik dan elegan, tidak harus ada perkelahian dan macam-macam,” tandas Parto.