Tandaseru — Paripurna Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap nota keuangan RAPBD Kota Tidore Kepulauan Tahun anggaran 2021, Selasa (10/11) berjalan alot. Bagaimana tidak, jawaban Wali Kota membuat beberapa fraksi melakukan interupsi dalam sidang paripurna ke-9 tersebut.
Salah satunya Fraksi Demokrat-Sejahtera. Para anggota fraksi Demokrat-Sejahtera merasa kurang dihargai oleh Pemerintah Kota lewat jawaban Wali Kota tersebut. Sebab pada paripurna Senin (9/11) dalam pandangan fraksi, Fraksi Demokrat-Sejahtera telah memberikan pandangan secara resmi dan diserahkan langsung ke Pjs Wali Kota yang hadir.
Namun sangat disayangkan, jawaban Wali Kota yang disampaikan Pjs Wali Kota Ansar Daaly dalam naskahnya tidak memuat jawaban untuk Fraksi Demokrat-Sejahtera. Wali Kota hanya memberikan jawaban ke empat fraksi yang ada di DPRD Kota Tikep. Hal ini membuat ketersinggungan para anggota Fraksi Demokrat-Sejahtera. Akibat jawaban Wali Kota itu membuat anggota fraksi Demokrat-Sejahtera yang hadir dalam paripurna memutuskan untuk walk out atau meninggalkan ruang sidang.
Sebelum walk out, Fraksi Demokrat-Sejahtera sempat menanyakan pada Pjs Wali Kota soal tidak adanya jawaban untuk mereka. Wali Kota mengaku, substansi dari pandangan Fraksi Demokrat-Sejahtera tidak jauh berbeda dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB).
Jawaban Pjs Wali Kota ini justru membuat Anggota Fraksi PKB Murad Polisiri melakukan interupsi. Murad menilai, tidak memuat jawaban untuk Fraksi Demokrat-Sejahtera adalah bentuk penghinaan Pemkot terhadap Fraksi. Murad menegaskan, meski memiliki pandangan yang sama, tetapi harus termuat dalam naskah jawaban Wali Kota.
“Ini adalah bentuk penghinaan. Kenapa? Karena pandangan Fraksi itu adalah resmi disampaikan dalam paripurna. Seharusnya, dalam jawaban juga disampaikan. Kami harap agar segera dimuat dalam naskah jawaban Wali Kota itu,” tegas Ketua PKB Tikep itu.
Ketua Fraksi Demokrat-Sejahtera Fahrizal Amerudin Do Muhammad yang ditemui usai meninggalkan ruang paripurna menegaskan, Fraksi Demokrat-Sejahtera memutuskan walk out karena merasa kurang dihargai oleh Pemkot atas jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi.
“Tentu kami dari Fraksi Demokrat-Sejahtera sangat kecewa. Padahal, pada Senin kemarin Fraksi Demokrat-Sejahtera dalam pandangan umum fraksi sudah menyampaikan pandangannya secara tertulis dan langsung diserahkan kepada Pjs Wali Kota. Seharusnya jawaban ini juga dimuat dalam naskah jawaban Wali Kota, meski menurut Pjs Wali Kota memiliki substansi yang sama dengan Fraksi PKB. Jadi ini bentuk tidak menghargainya Pemkot,” sesalnya.
“Ini adalah unsur kesengajaan yang dilakukan. Seharusnya, kalau alasan bahwa isi dari pandangan Fraksi PKB dan Demokrat-Sejahtera ada kesamaan, lantas kenapa PKB juga disampaikan dalam jawaban Wali Kota, sedangkan kami tidak? Begitu juga dengan Fraksi Nasdem yang tidak memberikan pandangan fraksi, tetapi dalam jawaban termuat dan disampaikan. Ini kan aneh, dan ini sudah disengaja,” ungkap politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Terpisah, Pjs Wali Kota Tikep Ansar Daaly saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dalam paripurna jawaban Wali Kota memang ada terlewati dalam hal ini tidak memberikan jawaban ke Fraksi Demokrat-Sejahtera.
“Jadi memang jujur kami mengakui penyampaian jawaban dari Demokrat-Sejahtera memang terlewati,” akunya.
Ansar menegaskan, selaku Pjs Wali Kota saat membacakan jawaban ia tidak sempat menyampaikan permohonan maaf.
“Sebagai manusia pasti punya salah. Jadi intinya hanya terlewati, bukan unsur kesengajaan,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi yang tertuang dalam naskah yang dibacakan Pjs Wali Kota itu hanya memuat jawaban untuk empat fraksi saja yakni Fraksi PDI-P, Fraksi PAN, Fraksi Nasdem serta Fraksi PKB. Sementara Fraksi Demokrat-Sejahtera tidak termuat dalam naskah jawaban Wali Kota.
Tinggalkan Balasan