Tandaseru — Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pulau Morotai, Maluku Utara akan memperketat pengawasan peredaran narkoba di Pulau Morotai. Hal ini disampaikan Kepala BNNK Pulau Morotai AKBP Ahmad Idris saat menggelar konferensi pers, Kamis (22/10).
Ahmad bilang, pelabuhan merupakan tempat yang perlu diwaspadai sebab biasa digunakan sebagai pintu masuk distribusi narkoba dari suatu daerah ke daerah lain. Apalagi kini ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Morotai membuka keran pelayaran kapal Pelni KM Dorolonda.
“Pengalaman saya waktu itu di Tidore, di Kapal Tatamailau ada informasi dari teman saya ada yang bawa ganja lima karung, dan pelabuhan terakhir itu Tidore. Ternyata baru masuk Sorong sudah ditangkap. Mudah-mudahan kita di sini jangan. Jadi kita akan buat rapat dengan Pemda untuk membicarakan soal pengawasan, karena ancamannya cukup besar,” kata Ahmad.
Ahmad bilang, untuk tahun ini kasus narkoba di Morotai menurun. Bahkan belum ada kasus yang ditangani BNNK. Walau demikian, pengawasan serta sosialisasi tetap terus dilakukan guna menyadarkan masyarakat agar sadar tentang bahaya narkoba, terutama bagi masyarakat di desa.
“Tahun 2019 dari sesi pemberantasan melakukan tindakan 1 kasus yang sudah kami ajukan ke Pengadilan dan sudah mendapat putusan hukum tetap dari Pengadilan. Semenjak 1 kasus itu, ketakutan-ketakutan mulai ada dan mulai menurun, tapi kita tetap terus memantau di lapangan,” tutur Ahmad.
Menurutnya, sejauh ini BNNK Morotai juga telah membentuk relawan narkoba sebanyak 75 orang di sejumlah desa. Tugas mereka adalah sebagai informan bagi BNNK bila menemukan hal-hal yang mencurigakan di lapangan.
“Mereka relawan yang memberikan informasi tetap kami lindungi. Bukan hanya relawan, siapa saja baik itu masyarakat ketika ada yang memberikan informasi tetap kita lindungi dan tidak akan dijadikan sebagai saksi,” cetusnya.
Kepala Seksi Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat BNNK Pulau Morotai Hariyanto Hasan mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan tes urine kepada pejabat di jajaran Pemda Pulau Morotai dan DPRD.
“Di lingkungan pemerintah itu penting sekali karena di tahun 2017 lalu sempat ditemukan ada beberapa pejabat yang positif narkoba. Selama tes urine kami akan lakukan secara terbuka jangan sampai ada yang mencurigai bahwa itu direkayasa,” janjinya.
Lanjut Hariyanto, pihaknya juga telah melakukan tes urine di café, dealer, salon dan di sejumlah sekolah. Hanya saja hasilnya belum bisa diumumkan ke publik.
“Takut jangan sampai target kami meleset. Karena yang namanya tes urine itu kita sasarannya adalah di target,” katanya.
“Di sekolah itu yang pertama kami laksanakan di SMP N 1. Karena kami mendapatkan bocoran bahwa di kalangan siswa sudah ada yang menggunakan ganja. Sehingga kami turun untuk mengantisipasi sejak dini, tapi tenyata yang kami laksanakan itu belum membuahkan hasil. Kalau sudah ada hasilnya nanti kita umumkan ke masyarakat,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, ia mengatakan terkait dengan pendataan wawancara responden indeks ketahanan keluarga (IKK) di lingkungan masyarakat di seluruh Indonesia, BNNK Pulau Morotai berada pada urutan ketiga di Indonesia.
“Ini tentunya sangat membanggakan kami. Intinya apa yang kami lakukan ini kami berharap ada dukungan dari semua pihak mulai pemerintah, masyarakat, maupun insan pers,” tandas Hariyanto.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.