“Jangan mentang-mentang dirinya Bupati lantas tidak mengikuti aturan yang telah dibuatnya. Ini adalah contoh yang buruk bagi masyarakat. Saya mengimbau kepada Bupati Morotai agar jadilah contoh yang baik atas kebijakan yang telah dibuat. Saya khawatir atas sikap Bupati terhadap aturan yang dibuatnya, masyarakat tidak lagi mengikuti imbauan atau aturan yang mewajibkan karantina,” terangnya.

Kata Irfan, mestinya Bupati menyadari kondisinya yang baru saja berkunjunga dari daerah zona merah Covid-19.

“Seharusnya Bupati lebih rela dirinya dikarantina dan tidak beraktivitas di luar lokasi karantina. Hal itu dilakukan sebagai bentuk sikap menomorsatukan keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu warga yang tengah menjalani karantina di SD Unggulan I Daruba, Ani, menilai Bupati telah bertindak tidak adil.

“Jadi, karena kami rakyat jadi ngoni (kalian, red) kurung kami. Ini namanya bukan karantina, tapi penjara. Kami keluar minta izin saja tidak bisa. Ini tidak adil, Bupati kan dari Jakarta,” ucap Ani kepada tandaseru.com.

Ani bilang, Pemerintah Daerah telah menciptakan aturan karantina namun Pemda sendiri yang tidak taat aturan. Padahal Presiden Joko Widodo pun memerintahkan pakai masker.

Lokasi karantina warga Morotai di SD Unggulan I Daruba. (Tandaseru/Irjan)

“Mereka yang suruh karantina tapi tidak dikarantina, kan aneh-aneh. Tidak bisa begitu. Kalau bisa Bupati karantina di sini (SD Unggulan, red) dengan kami sama-sama supaya merasakan punya sengsara dan senangnya bagaimana,” katanya kesal.

Kepala Bagian (Kabag) Protokoler Pemda Pulau Morotai Abdul Karim yang juga Pengendali Karantina Covid-19 Pulau Morotai yang diwawancarai sebelumnya mengatakan penjemputan Kapolda dilakukan Bupati karena posisinya sebagai kepala daerah. Karim bilang, kekuasaan tak bisa dibiarkan kosong.

“Jadi setelah jemput (Bupati) tetap balik karantina lagi,” terangnya.

Bupati Benny sendiri begitu tiba di Morotai sempat menjalani rapid test di mana hasilnya nonreaktif.