Tandaseru — Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) telah meninggalkan daerah nyaris sebulan lamanya. Kepergian Gubernur ke Jakarta selama itu menimbulkan tanda tanya di kalangan publik.
Direktur LSM Scientific for Development and Government (Sidego) Malut Mukhtar Adam kepada tandaseru.com mengungkapkan, sense of crisis harus dimiliki seluruh kepala daerah. Karena itu, keputusan Gubernur meninggalkan daerah begitu lama amat disayangkan.
“Para kepala daerah harus menjadi teladan, bahwa saat ini kita mengalami kebencanaan. Kita tidak dalam suasana normal, kita sedang menghadapi keadaan abnormal maka dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang tidak normal juga. Nah, kebijakan yang tidak normal itu dibutuhkan kehadiran pemimpin daerah untuk memimpin langsung berbagai resolusi terhadap kebencanaan,” ungkap Mukhtar, Minggu (30/8).
Mukhtar bilang, amat menyayat hati di tengah kebencanaan seperti ini para pemimpin justru meninggalkan daerah dan rakyatnya. Sebab di sisi lain, pekerjaan rumah yang harus dituntaskan masih sangat banyak.
Dia mencontohkan, salah satu problem yang tengah dirasakan warga Malut saat ini adalah recovery tekanan ekonomi kuartal I dan II tergambar jelas, di mana pertumbuhan ekonominya -0,16 persen. Angka ini didapat dari sumbangan impor produk persiapan infrastruktur industri sektor tambang.
“Industri sektor tambang tersebut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 60 persen, sedangkan angkatan kerja Malut yang menggantungkan hidup di sektor pertambangan hanya 9,8 persen. Jika kita copot angka tambang, maka didapatkan kondisi ekonomi Malut yang sesungguhnya, yakni pertumbuhan kita menjadi -4,83 persen,” paparnya.
Sektor yang paling terpukul dari dampak Covid-19 di Malut, sambung Mukhtar, adalah sektor transportasi laut dan darat. Di mana pendapatan warga yang bekerja di sektor itu anjlok hingga 28 persen. Sementara sektor konsumsi (makan dan minum) -29 persen.
“Kalau kita ambil sektor ini saja, pemain yang dominan adalah UMKM. Banyak sekali UMKM yang harus menutup usaha, mengurangi produksi, mengurangi pegawai maka terjadi PHK di mana-mana. Daya beli masyarakat Maluku Utara sekarang juga turun, terlihat dari Nilai Tukar Petani, tekanan konsumsi, angka itu juga mengalami pelemahan,” jabarnya.
Dengan kondisi tersebut, kata Dosen Ekonomi Universitas Khairun Ternate ini, Gubernur AGK tengah memimpin daerah yang sedang ‘sakit’. Karena itu ia harus memprioritaskan rakyat yang ‘sakit’ karena ekonomi yang berakibat pada kemiskinan dan pengangguran.
“Maka Gubernur tidak bisa pergi meninggalkan tanggung jawabnya di tengah negeri yang ‘sakit’. Negeri ini butuh solusi dan terapi dari obat yang tepat. Obat yang tepat itu jika ada kucuran dana dari skema APBD,” tegasnya.
Sayangnya, ujar Mukhtar, dalam skema APBD Malut tak ada kucuran dana untuk penduduk miskin. Begitu pula alokasi dana untuk 2 ribu warga miskin di kabupaten/kota yang tak dicairkan.
Ia pun menilai Gubernur tidak serius mengatasi kebencanaan dan tidak punya sense of crisis.
“Gubernur mestinya menyadari bahwa negerinya sedang ‘sakit’. Jangan bermain-main dengan negeri yang sakit ini. Jika Gubernur terus pergi, staf-staf Gubernur tidak cukup kuat untuk merumuskan kebijakan itu. Ini terlihat dari APBD yang mereka susun, rebutan proyek Multiyears oleh dinas-dinas, nah bisa jadi karena Gubernur-nya tinggalkan daerah semua lalu cari pundi-pundi APBD lewat perebutan proyek Multiyears. Akhirnya Multiyears kita tidak on the track,” ujarnya.
“Yang paling menyakitkan, saat negeri sedang sakit, Gubernur masih bicara soal Multiyears dari aspek fisik padahal rakyatnya makan pagi juga susah. Maka itu butuh kehadiran Gubernur. Pulanglah, Pak Gubernur, rakyatmu lagi ‘sakit’,” pinta Mukhtar.
Kepala Biro Protokol, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Malut Muliadi Tutupoho yang dikonfirmasi soal kepergian Gubernur mengatakan tujuan Gubernur ke Jakarta adalah untuk kunjungan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Selain itu, Gubernur juga melakukan check up.
“Pak Gubernur ke Jakarta ada agenda ke Kementerian Ketenagakerjaan dan check up operasi mata,” terang Muliadi.
Sementara Ketua DPRD Malut Kuntu Daud menjelaskan, ketidakhadiran Gubernur dalam beberapa kali paripurna, bahkan saat upacara HUT RI 17 Agustus kemarin karena tengah berada di Jakarta. Menurutnya, Gubernur sempat meminta izin kepada dirinya.
“Beliau sempat izin juga ke saya, katanya ke Jakarta mau berobat operasi mata. Itu disampaikan Gubernur usai upacara 17 melalui konferensi video dengan seluruh perangkat daerah di kantor gubernur,” kata politikus PDI Perjuangan ini.
Menurut Kuntu, keberadaan Gubernur di Jakarta tidak mempengaruhi jalannya roda pemerintahan, sebab masih ada Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali.
“Masih ada Pak Wakil Gubernur, beliau mewakili Gubernur saat paripurna kemarin,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.