Zainal Abidin Syah (1946-1956): Momentum spektakuler Negara Maluku terintegrasi ke dalam NKRI. Masyarakat Maluku juga turut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pasca-Proklamasi 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan itu dapat dilihat dari pendirian alat perjuangan Partai Persatuan Indonesia (PI), dan salah satu pejuangnya adalah Sultan Zainal Abidin Syah (Tidore) yang Pro-Republik dan Sultan Iskandar Djabir Syah (Ternate) yang sebagai moderat sekaligus Residen Maluku Utara.
12 November 1945 mereka melakukan pertemuan kondisi Maluku Utara pasca-Proklamasi kemerdekaan RI dan menghasilkan kesepakatan: (i) Melarang kehadiran Belanda di Ternate, (ii) Menuntut dihapusnya Swapraja Ternate, (iii) Menyosialisasikan Proklamasi Kemerdekaan RI.
Antara Sultan Zainal Abidin Syah dan Sultan Iskandar Djabir Syah ini terdapat perbedaan dalam momentum pembentukan kondisi Maluku saat itu, sehingga Sultan Iskandar Djabir Syah mengundang Arnold Mononutu dan Chasan Boesoirie di kadaton Ternate untuk pembentukan partai yang bercorak rijkverband namun ditolak. Kemudian Sultan mendirikan sendiri partai rijkverband yang dinamakan PASMO (Partai Sedjarah Maluku Utara).
Walaupun Sultan Iskandar Djabir Syah ini selalu bersahabat dengan Hindia Belanda, ia tidak sejalan dengan negara yang dibentuk oleh Hindia Belanda yang menjadikan sebagai boneka Hindia Belanda. Gagasan negara dalam dalam konsep Sultan Iskandar Djabir Syah adalah bentuknya bukan sebagai Negara Kesatuan tetapi Negara Federasi/Negara Bagian. Hindia Belanda maupun Indonesia harus bisa memberikan seluas–luasnya untuk kemerdekaan Maluku Utara (Swapraja).
Di sana ditemukan adanya NIT yang ibukotanya adalah Jogja sehingga tanggal 18 Februari 1948 Mononutu berangkat ke Jogja dengan membawa misi diplomatik antara Pemerintah RI dan Pemerintah NIT. Dan NIT sudah dikuasai oleh kelompok nasionalis Pro–Republik. Setelah itu Mononutu ke Tidore dan meminta kepada Sultan dan rakyat Tidore untuk mempertahankan Papua (Irian Barat).
Kontroversi perebutan Irian Jaya (Papua) semakin membesar mulai dari sepak terjang dari Pertemuan Malino hingga ke KMB. Belanda optimis untuk mendirikan negara di luar NIT yang namanya RIS dan mengesahkan UUDS 1950. Tidak berlangsung lama negara Boneka Hindia Belanda itu bubar. Zainal Abidin Syah diundang oleh pihak Hindia Belanda (Belanda) dan ditawarkan tiga opsi: Papua dan Tidore menjadi negara merdeka, Papua dan Tidore menjadi negara berdaulat di bawah Kerajaan Belanda, dan Papua dan Tidore menyatu dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tepatnya 17 Agustus 1956 Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukotanya di Soasio (Tidore) dan Sultan Zainal Abidin Syah diangkat menjadi Gubernur pertama.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.