Tandaseru — Ratusan warga Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara menggelar unjuk rasa memprotes pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), Kamis (28/5). Warga menilai Kepala Desa tidak transparan mengelola anggaran desa.
Kumpulan warga dan mahasiswa Popilo yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Popilo ini melakukan aksinya di depan kantor desa. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Aliansi Masyarakat Popilo Menggugat Transparansi, Keterbukaan, dan Kinerja Pemerintah Desa. #Stop Tipu-tipu”.
Koordinator Aksi, Ajhustal Hi. Abang dalam orasinya menuntut Pemdes Popilo melihat efektivitas penggunaan DD dan ADD yang beberapa tahun belakangan dinilai bertolak belakang dengan regulasi.
“Kami minta harus ada kejelasan penggunaan anggaran DD dan ADD selama beberapa tahun berjalan,” seru Ajhustal dalam orasinya.
Ia juga meminta keterbukaan penganggaran mengenai pembangunan lapangan yang sampai saat ini belum diselesaikan, serta keterbukaan anggaran BUMDES yang dianggap bermasalah.
Tak cukup sampai di situ, manajemen dana Covid-19 juga disoroti dan dinilai bak kucing dalam karung. Hal tersebut dinilai akibat dari amburadulnya kinerja BPD Popilo.
“Pemdes harus terbuka mengenai anggaran pembangunan lapangan dan anggaran BUMDES. BPD juga kerja tidak becus sehingga perlu dievaluasi,” tegas Ajhustal yang juga Sekretaris HMI Cabang Kota Ternate ini.
Kepala Desa Popilo, Anwar Djana ketika dikonfirmasi menjelaskan, aksi unjuk rasa ini sebelumnya sudah ada kesepakatan antara mahasiswa dan pihak Pemdes melalui pertemuan beberapa waktu lalu yang melahirkan 5 poin kesepakatan.
“Padahal kami dengan mahasiswa sudah sepakati 5 poin dalam pertemuan sebelumnya. Tetapi hari ini tiba-tiba ada gerakan unjuk rasa,” kata Anwar.
Ia menilai, unjuk rasa yang digelar juga sama sekali tidak mendasar. Sebab pihaknya selalu melakukan pertemuan dengan masyarakat jika ada pencairan dana, baik DD maupun ADD.
“Setiap anggaran cair, kita lakukan pertemuan di kantor desa. Selesai kita umumkan di masjid. Terus dari sisi mana dituduhkan tidak transparan mengenai DD dan ADD? Tak hanya itu, setiap tahapan selalu membuat baliho APBDes dan bahkan Musrenbang selalu dilaksanakan,” terangnya.
Soal dana BUMDES sebesar Rp 60 juta, sambung Anwar, dirinya mengambil kebijakan melakukan pinjaman sebesar Rp 20 juta untuk membangun pagar.
“Sedangkan dana Covid-19 Rp 100 juta telah terpakai habis melalui kegiatan penanganan Covid-19. Diantaranya pembelian sembako yang dibagikan ke masyarakat, pembelian alat penyemprot disinfektan dan sejumlah kegiatan lainnya. Anggaran Covid-19 sudah terpakai habis, tetapi semua itu masih utang. Menunggu pencairan tahap II lalu dilakukan pembayaran,” pungkas Anwar.
Tinggalkan Balasan