Tandaseru — Musyawarah daerah V DPD II KNPI kabupaten Pulau Morotai dimenangkan Julkifli Samania secara aklamasi sebagai ketua periode 2025-2028. Musda menghadirkan dua bakal calon ketua, yakni Julkifli dan Riwanto M Ali, namun hanya Julkifli yang memenuhi syarat pendaftaran.
Julkifli didukung 6 dewan pimpinan kecamatan (DPK) KNPI, 17 organisasi kepemudaan (OKP) dan sejumlah ormas dalam musda yang digelar di aula DPRD, 19-20 Juni 2025 tersebut.
Sedangkan Riwanto hanya mendapat dukungan HMI, PMII dan GMNI, sehingga dianggap tidak lolos.
Usai dinyatakan terpilih sebagai ketua, Julkifli mengucapkan syukur atas kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
“Kesadaran tanggung jawab ini, saya akan memberikan kontribusi terhadap kepemudaan kita di Pulau Morotai. Karena saya melihat memang ada dinamika yang luar biasa antarkepemudaan di wilayah Pulau Morotai. Semoga posisi bargaining pemuda Morotai lebih baik lagi ke depannya,” ucapnya.
Julkifli bilang, kemenangan ini bukan kemenangan pribadi, melainkan kemenangan seluruh pemuda Morotai.
“Terima kasih juga kepada DPK, OKP dam Ormas yang telah memberikan rekomendasi dan dukungan sebagai syarat calon ketua KNPI, sehingga saya maju dengan satu semangat yaitu menyatukan, menggerakkan, dan menguatkan pemuda agar punya ruang, suara, dan aksi nyata,” ujarnya.
“Inshaa Allah, amanat ini akan saya jalankan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada pemuda yang boleh tertinggal. KNPI ke depan akan jadi rumah besar yang terbuka, penuh gagasan, dan benar-benar hadir di tengah kebutuhan generasi muda,” sambung Julkifli.
Ia menegaskan, langkah pertamanya akan dimulai dari konsolidasi internal dan membangun platform dialog bersama semua organisasi kepemudaan di Morotai.
“Kami tidak ingin KNPI hanya ramai saat musda. Ini saatnya kita kerja nyata. Seperti visi saya: Bersatu, Tumbuh, Unggul untuk Keadilan dan Kesejahteraan Pemuda. Dan saya berkomitmen mewujudkan misi itu satu per satu,” tandasnya.
Sementara Ketua DPD I KNPI Provinsi Maluku Utara Sukri Ali yang turut hadir dalam musda menegaskan bahwa KNPI yang diakui pemerintah pusat hanya KNPI di bawah kepemimpinan M. Ryano Panjaitan. Sukri bilang, hal itu berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham.
Kepada pemerintah daerah, Sukri menyampaikan harus jeli melihat mana organisasi yang resmi secara hukum.
“Karena menurut pemerintah Indonesia bahwa hanya Ryano Panjaitan sebagai Ketua Umum DPP KNPI,” tegasnya.
Selain itu, anggota DPRD Malut ini mengimbau siapa pun yang terpilih harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
“Kita tidak boleh face to face, karena era hari ini adalah era kolaborasi. Misalnya data statistik kita di Morotai, IPM kita itu 66 persen otomatis ada sekitar 4.000 lebih angka kemiskinan kita di Morotai. Jadi problem-problem ini yang harus kita pecahkan,” timpalnya.
“Dengan demikian, kita sudah harus berpikir bahwa orang-orang Morotai yang keluar mencari kerja di PT IWIP. Itu sudah seharusnya kita pikirkan bersama dengan Pemda agar mereka-mereka itu bisa dikembalikan di Morotai lagi. Nah, dari problem-problem itulah saya kira perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusinya,” tandas Sukri.
Tinggalkan Balasan