Tandaseru — Proses pembangunan Kantor Pelabuhan Kecamatan Pulau Hiri di Kelurahan Sulamadaha, Ternate Barat, Kota Ternate, Maluku Utara menuai kritik dari warga Pulau Hiri.
Koordinator Pemuda Pulau Hiri Wawan Ilyas mengatakan, proyek pembangunan kantor di area pelabuhan terkesan dikerjakan asal-asalan.
“Hasil amatan kami di lapangan bertolak belakang dengan rencana umum pengadaan (RUP). Karena di situ dijelaskan membangun baru, bukan renovasi,” terang Wawan saat bertandang ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Ternate, Senin (16/11).
Senada, Zulkifli Tomahir, Pemuda Pulau Hiri lainnya yang hadir dalam pertemuan itu kembali mempertanyakan seperti apa isi dalam dokumen perencanaan tersebut.
“Karena saya lihat perencanaan dan realisasi bertentangan,” ujarnya.
Dia mengaku khawatir, jangan sampai pihak Dishub salah upload dokumen RUP tersebut.
“Karena saya lihat ada kekeliruan di lapangan. Masak di nomenklaturnya membangun baru, tapi realisasi di lapangan renovasi,” bebernya.
Menanggapi hal itu, Kepala Sub Bagian Perencanaan Dishub Kota Ternate Rizal mengaku sudah meng-upload seluruh item proyek RUP, jauh sebelum pembangunan dimulai.
“Tapi waktu itu asumsi kami untuk lahan tidak masalah. Jadi kita bikin yang sebelah kamari di sini (arah barat) itu. Tapi dalam perkembangannya, pemilik lahan tidak mau menjual lahannya,” katanya.
Selain itu, dia mengaku bahwa skema perencanaan pembangunan sudah ada.
“Tapi datanya di laptop saya. Saya lupa bawa (ke kantor). Nanti di rumah filenya saya kirim,” kata Rizal sembari meminta nomor kontak Zulkifli.
Kendati demikian, Rizal menegaskan bahwa tanggung jawab Dishub hanya dermaga serta fasilitas berupa kantor pelabuhan dan ruang tunggu. Sedangkan breakwater dan floating melekat pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Ternate.
Menanggapi hal itu, Zulkifli Tomahir menyatakan, proyek di area pelabuhan tersebut hanya tiga item, yaitu pelabuhan, kantor dan ruang tunggu. Sedangkan pembangunan breakwater masuk dalam perencanaan APBD Perubahan.
“Itu di tahun 2021,” tambahnya.
Seharusnya, menurut dia, dokumen perencanaan ikut dilampirkan pada existing.
“Harus ada penjelasan secara detail di sini,” sambungnya.
Dia menambahkan, Kepala Dishub Kota Ternate Faruk Albar sangat sulit diajak berkomunikasi terkait persoalan ini.
“Kami telepon, tanya lewat WhatsApp, tidak pernah direspon. Ini kacau sekali,” sesalnya.
Zulkifli menyarankan, seperti dalam perencanaan pembangunan floating.
“Karena kondisi talud seperti yang dibangun di area pelabuhan itu, pertanyaannya, Dishub mau bangun jembatan di mana?” tanyanya.
Terkait talud untuk ukuran dari kedalaman hingga di atas permukaan laut, kata dia, kurang lebih 4 meter.
“Ukuran ini batas maksimal dengan air pasang. Kalau ke selatan 2 meter dan air laut surut 2 meter, pasti kering,” paparnya.
Menurut dia, floating harus diturunkan. Sedangkan volume timbunan dialihkan ke breakwater.
“Nanti saat pasang surut, bisa terbagi dua. Kalau air laut naik 1 meter, surutnya 1 meter, berarti di sini bisa ditaktisi dengan tangga untuk penumpang naik-turun. Karena di layout ini hanya tampak di atas (areal darat) saja,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, lagi-lagi Rizal tetap berpatokan pada Dinas PU.
“(Proyek) floating itu ada di PU, termasuk talud. Kalau kami di Dishub itu kantor, ruang tunggu serta jembatan dan panjangnya hingga keluar dari mulut teluk itu sekira 80 meter,” jelasnya.
Namun dari hasil pertemuan itu, Koordinator Pemuda Pulau Hiri dan beberapa anggota lainnya meminta untuk sementara proses pembanguan di areal dermaga Pulau Hiri dihentikan, sembari menunggu gambaran perencanaan yang detail.
Sekadar diketahui, dalam program pembangunan dermaga Sulamadaha untuk akses masyarakat dari Pulau Hiri ke Kota Ternate, menelan anggaran sebesar Rp 1,670 miliar. Sedangkan pembangunan ruang tunggu Rp 700 juta, kantor pelabuhan Rp 200 juta, dan tempat parkir Rp 100 juta. Totalnya mencapai Rp2,670 miliar. Proyek ini dikerjakan oleh CV Sketza Engineering.
Tinggalkan Balasan