Tandaseru — Aksi demonstrasi dan mogok kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara terkait tunjangan tambahan pengahasilan (TPP) juga mengundang reaksi para honorer daerah. Honorer juga meminta diperhatikan kesejahterannya oleh Pemkot.
“Soal kesejahteraan ini kami dari honorer juga meminta agar kami diperhatikan,” ungkap salah satu honorer yang enggan namanya dipublikasikan kepada tandaseru.com, Senin (12/10).
Dia bilang, saat ini honorer memang sifatnya bekerja secara sukarela. Namun keberadaan mereka juga penting diperhatikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun Badan Anggaran DPRD.
“Paling tidak, honor yang kami terima yang hanya per bulan Rp 500 ribu bisa dinaikkan. Karena ada sebagian honorer ini, ada yang sudah menikah dan punya anak dan istri,” imbuhnya.
Menyikapi keluhan para honorer, Ketua DPRD Ahmad Ishak menyatakan, dalam pembahasan APBD 2021 yang sementara berjalan juga dipertimbangkan kesejahteraan honorer. Bahkan, kata dia, pada 2021 honor mereka per bulan dinaikkan dari Rp 500 ribu menjadi Rp 1 juta.
“Ini juga termasuk mengakomodir para guru honorer yang diangkat beberapa tahun lalu. Honor yang mereka terima sebesar Rp 500 ribu akan dinaikkan menjadi Rp 1 juga. Dan ini sudah kami sepakati antara Banggar dan TAPD, terkait dengan kesejahteraan para honorer kita. Jadi bukan hanya ASN saja, kami juga pikirkan honorer juga,” tegas Ahmad yang juga Ketua Banggar DPRD.
Hal senada disampaikan Pj Sekretaris Kota Tikep M. Miftah Baay. Miftah mengakui kesejahteraan honorer sudah disepakati dalam pembahasan APBD 2021 dengan Banggar.
“Sudah disepakati, jadi ada kenaikan untuk honor para honorer,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.