Tandaseru — Ribuan aparatur sipil negara (ASN) Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara berunjuk rasa di kantor Wali Kota dan DPRD, Senin (12/10). Aksi ini dilatarbelakangi protes ASN setelah mendapat informasi anggaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS dalam APBD 2021 dipangkas.
Pantauan tandaseru.com, para ASN awalnya berdemonstrasi di kantor Wali Kota sebelum bergeser ke kantor DPRD. Aksi ini sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi tersebut macet total.
Dalam aksinya, massa aksi menuntut anggaran TTP yang sebelumnya dirancang Rp 75 miliar lalu diturunkan menjadi Rp 26 miliar dikembalikan seperti rancangan semula. Informasi penurunan ini membuat ASN mogok kerja dan memilih demo. Sekadar diketahui, 2021 nanti merupakan pertama kalinya PNS Pemkot Tikep mendapat TTP.
Saat tiba di kantor DPRD, ASN mendesak DPRD tetap menetapkan angka TTP sebesar Rp 75 miliar sesuai usulan sebelumnya. Aksi tersebut langsung mendapat respons DPRD yang memutuskan menggelar hearing melalui Badan Anggaran.
“Pokoknya harus Rp 75 miliar. TTP harga diri ASN!” teriak para ASN dalam ruang paripurna.
Di hadapan para Anggota Banggar, ASN menyatakan jika TTP hanya di angka Rp 26 miliar, tentu pendapatan yang mereka terima terbilang terlalu kecil.
“Apalagi ASN ini mempunyai istri dan anak. Setidaknya kesejahteraan ASN penting diperhatikan, jangan menzalimi seperti ini,” teriak ASN lagi.
Ketua DPRD Tikep yang juga Ketua Banggar Ahmad Ishak yang didampingi Wakil Ketua I Mochtar Djumati dan Wakil Ketua II Ratna Namsa menjelaskan, usulan sebelumnya yang disampaikan DPRD memang di angka Rp 75 miliar. Namun saat pembahasan disepakati menjadi Rp 60 miliar.
“Benar diusulkan Rp 75 Miliar, namun disepakati Rp 60 miliar dengan target pendapatan kita Rp 800 miliar lebih. Namun dalam perjalanan, dana transfer kita mengalami penurunan, tentu imbas pada target pendapatan kita. Maka tentu belanja perlu dilakukan penyesuaian termasuk di dalamnya TTP, makanya Banggar dan TAPD menyepakati lagi di angka Rp 26 miliar,” paparnya.
Ahmad bilang, DPRD sangat menghargai aspirasi ASN. Namun kondisi keuangan daerah membuat mereka tak bisa berbuat banyak, apalagi mengakomodir tuntutan ASN.
Penyampaian Ketua DPC PDI Perjuangan Tikep ini mengundang reaksi ASN. Hearing itu pun berakhir buntu. Sebab Ahmad langsung menutup pertemuan sebelum ada kesepahaman dengan massa aksi.
Langkah ini membuat ASN menjadi emosi dan nyaris menghajar para wakil rakyat. Petugas keamanan terpaksa mengevakuasi seluruh Anggota DPRD keluar ruangan di bawah ancaman pemukulan ASN yang dipenuhi amarah.
Tinggalkan Balasan