Tandaseru — Politikus Partai Gerindra Sahril Taher mendesak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku Utara untuk berhenti mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Bukan tanpa alasan, ketegasan tersebut diutarakan Sahril mengacu pada masalah yang saat ini tengah dihadapi Pemprov Malut.
Dimana, perjanjian pendanaan dengan PT SMI terhenti yang menyebabkan Pemprov Malut harus menanggung utang ke pihak ketiga (rekanan/kontraktor) hingga mencapai Rp 48 miliar.
“Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua apabila pemerintah daerah diperhadapkan dengan kondisi keuangan yang kurang baik apapun urgensinya jika tak ada duit jangan sekali-kali mengajukan pinjaman ke PT SMI,” ungkap Sahril saat ditemui di Kota Ternate, Rabu (11/1).
Wakil Ketua DPRD Malut ini bilang, padahal dalam tahap usulan pinjaman dibahas, PT SMI menjelaskan mekanismenya tidak seribet saat ini, dan persyaratannya ringan.
“Ternyata diperjalanan banyak sekali persyaratan dan sangat ribet, padahal awalnya mereka (SMI red) ngomong tidak seperti itu, ” katanya.
Tinggalkan Balasan