Tandaseru — Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Halmahera Barat, Maluku Utara, menggelar aksi unjuk rasa depan kantor bupati, Senin (19/9).
Dalam aksinya, massa mempertanyakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp 208 miliar yang dikelola pemda setempat.
Dalam pernyataan sikapnya yang diterima tandaseru.com, massa aksi menyatakan janji pinjaman difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pemukiman layak huni dan lain-lain ternyata Ambigu.
Alih-alih untuk kepentingan rakyat, pinjaman PEN ini meniupkan adanya aroma kepentingan oligarki. Lucunya, berbagai macam proyek infrastruktur itu dikerjakan dengan peralatan terbatas sehingga pekerjaan berjalan sangat lambat.
Salah satu contoh kasus adalah proyek ruas jalan Bukumatiti-Tuada yang sampai saat ini belum tersentuh sementara masa kontrak kerja selesai pada Oktober.
Tinggalkan Balasan