Tandaseru — DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Ternate, Maluku Utara, memasang spanduk penolakan kenaikan harga BBM subsidi di sejumlah titik, Rabu (7/9).
Kepada tandaseru.com, Ketua DPD PKS Kota Ternate Hariadi Hardy mengatakan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi dipastikan akan meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Menurut kami kebijakan Pemerintah Pusat mengeluarkan bansos senilai Rp 24,17 triliun dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU) dan mengalokasikan 2 persen dana transfer umum pemerintah daerah untuk sektor transportasi umum, ojek, dan nelayan tidak terlalu banyak membantu,” katanya.
Alokasi besaran bansos tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat akibat dampak Covid-19 dan angka inflasi yang sudah tinggi sebelumnya.
“Terlebih, penyaluran bansos selama ini banyak catatan, ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya korupsi. Kami turut mendesak pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut. Masyarakat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari pemimpinnya,” tegas Hariadi.
Tinggalkan Balasan