Tandaseru — Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, dinilai kurang serius menangani masalah kekurangan guru di tiga kecamatan pulau terluar yakni Hiri, Moti dan Batang Dua.
Meski sudah berulangkali didorong DPRD Kota Ternate melalui Komisi III, urusan wajib tersebut hingga kini belum juga dituntaskan pemkot.
“Kami sudah bicara hampir satu tahun lebih bahkan sudah mau dua tahun dari periode pertama sampai masuk periode kedua kan tidak ada progres ini. Problem ini terus, ini terus,” kata Nurlela Syarif, Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Jumat (25/3).
Menurut Nurlela, pemerintah memegang kewenangan dan kebijakan dalam mengatasi persoalan ini. Apalagi, tiga kecamatan tersebut masuk kategori kecamatan terluar yang tentunya harus mendapatkan perhatian khusus.
Ia pun berpendapat bahwa masalah pendidikan di tiga kecamatan ini cukup unik, karena kebanyakan guru tidak mau dimutasikan ke sana.
Masalah pengabdian inilah yang menurut Nurlela harus dicarikan solusinya. Sebagaimana yang pernah disarankan ke pemerintah, yakni dimulai dengan pemetaan dan inventarisir kebutuhan guru berdasarkan klasifikasinya di tiap-tiap sekolah pada masing-masing kecamatan.
Setelah adanya pemetaan kebutuhan barulah dilanjutkan dengan rekrutmen tenaga guru, baik diangkat sebagai tenaga honorer ataupun yang diangkat usai seleksi PPPK.
Namun yang terpenting dan sekaligus menjadi salah satu solusi efektif atas masalah ini kata dia, yakni tenaga guru sebaiknya diambil putera-puteri asal tiga kecamatan ini.
“Untuk rekrutmen di tiga wilayah pulau terluar ini, baik dari luar Ternate tapi ada perjanjian kontrak seperti tidak boleh pindah dan lain sebagainya. Terus dari putra daerah di tiga wilayah tersebut yang asli orang Hiri, asli orang Moti, asli orang Batang Dua mereka dikaryakan untuk menjadi guru honorer di situ,” jelas dia.
Politikus Partai Nasdem ini menambahkan, selain itu pemerintah pun harus memberikan insentif yang optimal seperti tunjangan daerah terpencil bagi para tenaga pendidik di tiga kecamatan ini.
“Kalau opsi-opsi atau langkah-langkah itu diseriusi mungkin dari pemikiran yang lebih efektif lagi dari pemerintah dikolaborasi dengan pemikiran kami sebagai keterwakilan masyarakat saya pikir akan efektif. Tapi arah dan langkah itu harus ada progres gitu loh,” tukas dia.
Tinggalkan Balasan