Tandaseru — Pengamat Ekonomi Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara, Dr. Mukhtar Adam menyatakan Pemerintah Kota Ternate harus mengkaji kembali rancangan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pasalnya, dari segi fiskal desainnya tidak inherent dengan perkembangan.
“Kita membuat dokumen perencanaan itu harus up to date terhadap perkembangan yang ada. Kita merencanakan pembangunan kota ini di tengah Covid-19, kita lagi mengalami sebuah kebencanaan kesehatan yang berdampak pada penurunan ekonomi. Kota ini biasa tumbuh 7 hingga 8 persen dan per 2020 anjlok menjadi mines 8,5 persen, maka kita mengalami penurunan sebesar 9 persen,” jelas Mukhtar, Rabu (18/8).
Ia menuturkan, rekonstruksi pembangunan harus dilihat dari kondisi pandemi sebagai faktor pemicu dari pelambatan pembangunan. Maka keluarmya dokumen perencanaan ini seharusnya bergerak dari sudut posisi kebencanaan.
“Kita tidak bisa menggunakan data historis yang normal. Jika kita mengalami kondisi abnormal maka kita harus desain polanya juga mengaruh ke abnormal itu,” terangnya.
Ia memaparkan, kondisi pada 2015 dan 2020 sangat tidak sebanding. Sebab pada 2015 tidak ada peristiwa pandemi Covid-19 sehingga ekonomi tetap tumbuh.
“Sekarang ada Covid-19, dan sekarang ada PPKM, maka 2021 kita bakal turun lagi. Maka data yang perlu kita dalami adalah data 2020 dan 2021 kwartal 1 dan 2, itu yang harus dibaca oleh perencana dokumen ini,” ungkapnya.
Menurut Mukhtar, seharusnya perancang dokumen RPJMD ini memiliki data yang lebih dalam untuk merekonstruksi Ternate Andalan di masa depan.
Tinggalkan Balasan