Hippmamoro Ancam Boikot Aktivitas Kantor Bupati Jika Hak Tenaga Medis Tak Dibayar

Tandaseru — Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (PB-Hippmamoro) Provinsi Maluku Utara mendesak Bupati Pulau Morotai segera mengganti Sekretaris Daerah dan Direktur RSUD.

Sekda dinilai tidak becus mengelola anggaran yang mengakibatkan terlambatnya pembayaran gaji para tenaga medis. Sedangkan Direktur RSUD dianggap tak mampu mengakomodasi kepentingan tenaga medis berstatus tenaga kontrak daerah (TKD) tersebut.

Akibatnya, para TKD melakukan mogok kerja yang berdampak pada terganggunya pelayanan kesehatan.

“Hippmamoro menyatakan Sekda tidak serius dalam melaksanakan kewajibannya, di antaranya terkait realisasi gaji TKD RSUD Morotai. Kita mengetahui bersama kewenangan seorang Sekda melakukan pengelolaan anggaran dan pembinaan ASN di lingkup Pemda Morotai. Sangat karut marut,” ungkap Ketua PB-Hippmamoro Provinsi Malut, Indradiansah Ismail dalam siaran persnya, Jumat (2/3).

“Kami juga sangat menyayangkan Pemerintah Daerah yang tidak memperhatikan hak dan kesejahteraan TKD Pulau Morotai. Padahal esensi dari penyediaan lapangan pekerjaan ialah dapat memberikan jaminan kesejahteraan untuk mereka yang bekerja,” ujarnya.

Indra meminta Bupati Benny Laos memberikan kepastian pembayaran gaji dan hak lainnya bagi TKD. Sebab mereka pun telah melaksanakan kewajibannya.

“Jangan hanya infrastruktur RSUD yang dibangun akan tetapi hak TKD RSUD juga diperhatikan. Bupati juga harus tahu sebagian besar para TKD itu sudah berkeluarga, sudah tentu memiliki kebutuhan di dalam rumah tangganya. Kami merasa 3 bulan tanpa gaji itu sama halnya menyengsarakan TKD RSUD Morotai,” tuturnya.

“Maka apabila TKD RSUD ingin melakukan mogok kerja, kami memandang hal itu rasional walaupun dampaknya akan berakibat fatal. Dalam hal ini kami melihat hukum kausalitas dari problem tersebut. Tidak mungkin TKD melakukan mogok kerja apabila haknya dipenuhi,” tambah Indra.

Untuk itu, Hippmamoro menegaskan kepada Bupati agar secepatnya gaji TKD RSUD direalisasikan sepenuhnya.

“Sekda serta Direktur RSUD Pulau Morotai diganti. Apabila tuntutan kami tidak diakomodir maka kami akan melakukan konsolidasi dan bersama-sama TKD RSUD melakukan pemboikotan aktivitas di Kantor Bupati,” tandas Indra.