Tandaseru — Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara segera menindaklanjuti permintaan Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang John Wempi Wetipo terkait penanganan bencana alam di Halut.
Ketua DPRD Provinsi Malut Kuntu Daud yang mendampingi Wamen PUPR saat berkunjung ke lokasi bencana di Halut sejak Kamis hingga Jumat (29/1) menyatakan, saat kunjungan Wamen serta dilakukan pertemuan singkat antara Gubernur Abdul Gani Kasuba, Bupati Halut Frans Manery, dengan Wamen PUPR.
Di mana Wamen menyampaikan PUPR siap membantu anggaran pembangunan jembatan yang putus akibat bencana banjir di Galela, Halmahera Utara. Anggaran yang disiapkan Rp 36 miliar sampai Rp 38 miliar.
“Jadi dinas teknis PUPR Malut diminta segera menyampaikan proposal agar bisa segera ditindaklanjuti,” tutur Kuntu.
Kuntu menjelaskan, pada kesempatan itu juga Bupati Halut diminta agar segera menyiapkan surat tanggap darurat. Dengan begitu anggaran bisa segera dialihkan ke penanganan bencana.
“Jika surat tanggap darurat tidak segera disampaikan, maka anggarannya tidak bisa cair. Karena berkaca pengalaman bencana gempa bumi di Halmahera Selatan anggarannya tidak cair karena Bupati tidak menyampaikan surat tanggap darurat, hingga tanggap darurat bencana dicabut,” jelas politikus PDI Perjuangan ini.
“Belajar dari pengalaman Halsel, sesuai apa yang disampaikan Kepala Balai, Bupati halsel tidak menyampaikan surat tanggap darurat, sehingga apa yang disampaikan Pak Wamen saat kunjungan langsung ditindaklanjuti Bupati Halut sehingga Kementerian PUPR siap bantu Rp 36 miliar,” sambung Kuntu.
Kuntu bilang, saat berkunjung ke Halut, Wamen sudah perintahkan pihak balai untuk membangun jembatan darurat. Jadwalnya, Sabtu (30/1/) material pekerjaan pembangunan jembatan darurat sudah digeser ke lokasi bencana.
“Untuk material jembatan darurat sudah ada di Sofifi, sehingga PUPR Malut yang nantinya mengangkut material ke lokasi jembatan,” imbuhnya.
Kuntu berharap seluruh pesan Wamen bisa segera ditindaklanjuti Pemprov dan Pemkab Halut. Dengan begitu akses transportasi yang rusak akibat bencana bisa segera ditangani dan aktivitas masyarakat yang terdampak bisa kembali normal.
“Kita patut bersyukur karena Pemerintah Pusat memberikan perhatian penuh atas bencana yang dialami oleh warga di Halut. Karena itu Pemda juga harus tanggap dalam menyikapi permintaan dari Pempus soal kesiapan administrasi demi kelancaran pencairan anggaran,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.