​Tingkatkan Kualitas Layanan, Pemkot Tidore Ikuti Seminar Nasional Opini Ombudsman RI

​Tandaseru — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyatakan komitmennya dalam memperkuat pengawasan pelayanan publik dan memberantas maladministrasi.

Hal ini ditegaskan saat Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rudy Ipaenin, mengikuti Seminar Nasional “Opini Ombudsman RI Sebagai Barometer Kualitas Pelayanan Publik Yang Bebas Maladministrasi” secara daring dari Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (28/1/2026).

​Dalam kegiatan tersebut, Rudy didampingi oleh Kepala Bagian Organisasi, Fadly, beserta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Seminar ini dibuka langsung oleh Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, dan diikuti oleh jajaran Kementerian/Lembaga serta kepala daerah di seluruh Indonesia.

​Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, dalam sambutannya menekankan bahwa Opini Ombudsman RI dirancang sebagai barometer penilaian kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Menurutnya, upaya ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui kehadiran negara yang melayani.

​”Penyusunan Opini Ombudsman merupakan ikhtiar kami dalam mengawal pencegahan maladministrasi serta memperkuat kualitas pelayanan di seluruh sektor. Ke depan, kami harap opini ini menjangkau seluruh unit layanan, mulai dari tingkat desa hingga provinsi, agar kualitas pelayanan semakin merata dan berkeadilan,” ujar Najih.

​Menanggapi hal tersebut, Rudy menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus berupaya menjaga transparansi pengelolaan keuangan daerah dan kualitas pelayanan publik agar tetap berjalan aman dan lancar. Ia menegaskan bahwa pelayanan masyarakat adalah tugas utama aparatur sipil negara (ASN).

​”Pelayanan kepada masyarakat wajib diberikan secara maksimal sesuai standar pelayanan di masing-masing unit. Kami meminta seluruh ASN di lingkup Pemkot Tidore untuk konsisten memberikan pelayanan terbaik,” tegas Rudy usai mengikuti pertemuan.

​Lebih lanjut, Rudy berharap Kota Tidore Kepulauan dapat mempertahankan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang telah diraih sebelumnya. Komitmen ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi di wilayah tersebut.