Satgas Halmahera Barat Evaluasi Penanganan Banjir dan Longsor, Fokus pada Kebutuhan Dasar dan Relokasi

Tandaseru – Satuan Tugas (Satgas) Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, menggelar rapat evaluasi penanganan dampak banjir dan tanah longsor di ruang rapat Bupati, Jumat (23/1/2026). Rapat ini menandai hari ke-10 masa tanggap darurat tahap kedua.

Bupati Halbar James Uang melalui Sekretaris Daerah Halmahera Barat, Julius Marau, menyampaikan pemerintah fokus pada dua kategori penanganan, yakni tanggap darurat dan jangka panjang.

Penanganan Darurat dan Kebutuhan Dasar

Dalam jangka pendek, Satgas memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, seperti makanan dan minuman, tetap terjaga. Pemda juga mulai membersihkan rumah warga yang masih layak huni agar pengungsi bisa segera kembali.

“Untuk rumah warga yang rusak total dan tidak bisa ditempati, kami akan siapkan hunian sementara atau memanfaatkan bangunan milik pemerintah,” ujar Julius.

Selain itu, langkah darurat fisik akan segera dilakukan di beberapa titik kritis:

• Kecamatan Ibu: Pembangunan talut dan bronjong di Desa Tongute Ternate, Tongute Ternate Asal, dan Gamlamo. Tim BGS dan PUPR dijadwalkan turun ke lapangan besok untuk identifikasi.

• Sahu Timur: Kelanjutan normalisasi aliran sungai dan pembersihan cek dam di Desa Gamomeng yang telah penuh.

Rencana Relokasi Jangka Panjang

Untuk solusi permanen, Pemda Halbar berencana melakukan relokasi penduduk, terutama bagi warga Desa Totala Jaya di Kecamatan Loloda. Julius menyebutkan bahwa seluruh penduduk desa tersebut telah sepakat untuk pindah demi keamanan.

“Tim ahli akan segera datang untuk melakukan survei kelayakan lokasi relokasi baru,” tambahnya.

Terkait akses transportasi, Pemda tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Balai Jalan untuk membenahi titik-titik longsor di jalur Goin-Kedi yang saat ini masih dalam kondisi rawan meski sudah bisa dilalui.

Rapat evaluasi ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Sosial, BNPB, BPBD Provinsi Maluku Utara, serta jajaran Pimpinan Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemda Halmahera Barat.