Tandaseru — Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk mensinkronisasi kebijakan dan mempelajari sistem tata kelola perbatasan, Kamis (15/1/2026).
Kepala Bidang BPPD Halteng, Eta Embo, menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melakukan perbandingan struktur organisasi serta strategi pengembangan sektor pariwisata dan kelautan di kedua wilayah tersebut.
”Kami ingin mensinkronisasi data struktur pemerintahan dan membandingkan pengelolaan wisata. Meskipun BPPD Morotai baru dibentuk, komposisi strukturnya sudah memiliki empat kepala bidang, sementara kami di Halteng yang sudah berjalan dua tahun baru memiliki dua bidang,” ujar Eta di Kantor Bupati Pulau Morotai.
Selain struktur organisasi, BPPD Halteng memberikan apresiasi khusus terhadap kemampuan BPPD Morotai dalam menarik program strategis dari Pemerintah Pusat. Menurut Eta, BPPD Morotai mampu melobi program di lintas sektor seperti perikanan, kelautan, pertanian, hingga perhubungan melalui skema program perbatasan.
”Di Halteng, kami tidak terlalu fokus pada perikanan karena sudah ada instansinya masing-masing. Namun di Morotai, Badan Perbatasan bisa melobi program pertanian dan kelautan. Hal-hal positif seperti ini yang akan kami bawa dan terapkan di kabupaten kami,” tambahnya.
Sementara itu, Plt. Kepala BPPD Pulau Morotai, Sahrim M. Djen, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan BPPD Morotai dalam mendapatkan program pusat merupakan hasil dari langkah-langkah strategis yang diarahkan oleh Bupati Rusli Sibua dan Wakil Bupati Rio Cristina Pawane.
”Kami berbagi cara dan langkah-langkah untuk mendapatkan program dari pusat. Di Morotai, kegiatan perbatasan tidak hanya terpaku pada masalah tapal batas, tetapi juga mencakup sarana perikanan, pariwisata, dan sektor lainnya demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Sahrim.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar-daerah di Maluku Utara, khususnya dalam mengoptimalkan potensi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui koordinasi yang kuat dengan pemerintah pusat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.