Transformasi Kelembagaan BP3D Menjadi Bapperida: Membangun Perencanaan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi

Oleh: Faris Hi. Abdulbar

_______

TRANSFORMASI kelembagaan dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) merupakan momentum penting dalam sejarah pembangunan Kabupaten Halmahera Barat.

Perubahan ini tidak sekadar pergantian nomenklatur, tetapi cerminan adaptasi struktural terhadap arah kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hilmawan et al. (2023, Heliyon) menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan berbasis riset mampu meningkatkan efektivitas kebijakan daerah hingga 35%. Sementara itu, Pradana & Kumorotomo (2023, Sage Open) menegaskan perlunya birokrasi daerah bergeser ke tata kelola berbasis pengetahuan agar mampu menjawab dinamika global dan kebutuhan masyarakat lokal.

Transformasi ini sejalan dengan agenda nasional yang menekankan integrasi riset dan inovasi dalam pembangunan berkelanjutan. Pemerintah melalui BRIN mendorong terbentuknya jejaring riset daerah yang andal dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Holzhacker et al. (2015, Springer) menekankan pentingnya multi-level governance dalam mengelola inovasi publik antara pusat dan daerah. Djati & Lelyana (2024, SSRN) juga menambahkan bahwa desentralisasi riset membuka ruang bagi daerah untuk memanfaatkan kekuatan lokal dan meningkatkan daya saing melalui inovasi. Halmahera Barat melalui BAPPERIDA menempatkan diri sebagai bagian dari ekosistem nasional tersebut.

Integrasi fungsi riset dalam struktur BAPPERIDA menandai era baru dalam perumusan kebijakan berbasis data ilmiah. Rukmana (2015, International Planning Studies) menyatakan bahwa daerah yang mengutamakan riset dalam pengambilan kebijakan memiliki tingkat keberhasilan implementasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah yang tidak menerapkannya. Dengan demikian, BAPPERIDA diharapkan menjadi simpul kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha dalam menghasilkan kajian yang aplikatif. Talitha et al. (2020, Taylor & Francis) menyebut pola ini sebagai triple helix synergy yang terbukti memperkuat inovasi daerah.

Transformasi kelembagaan ini sekaligus menandai pergeseran peran birokrasi dari sekadar pelaksana administratif menjadi penggerak inovasi pembangunan. Pratama (2020, Emerald Insight) menyatakan bahwa inovasi publik di tingkat lokal berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi serta percepatan pencapaian target pembangunan. Dalam konteks Halmahera Barat, BAPPERIDA memiliki posisi strategis dalam mendorong inovasi di sektor agrobisnis, pariwisata, dan kelautan sebagai prioritas RPJMD 2025–2029. Haqi (2023, Journal of Resilient Economies) menunjukkan bahwa integrasi riset dan inovasi pada sektor unggulan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah terhadap guncangan eksternal.

Sejalan dengan Misi Ke-3 RPJMD 2025–2029 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Digital, dan Melayani,” transformasi menuju BAPPERIDA membuka peluang besar untuk penerapan smart governance. Maulana & Decman (2022, Bled eConference) menemukan bahwa digitalisasi perencanaan publik meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Pada aras implementasi, Alfiah & Hidayat (2024, Springer Open) menunjukkan bahwa integrasi data riset dalam sistem e-planning mempercepat pengambilan keputusan berbasis bukti dan mengurangi redundansi kebijakan antarperangkat daerah.

Visi Pembangunan Halmahera Barat 2025–2029, yaitu “Mewujudkan Kabupaten Halmahera Barat sebagai Daerah Agrobisnis: Aman, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan yang Religius,” membutuhkan kelembagaan yang adaptif dan berbasis ilmu pengetahuan. Setyowati & Quist (2022, Energy Policy) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengintegrasikan riset dalam perencanaan jangka menengah. BAPPERIDA memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa sektor agrobisnis berkelanjutan diperkuat melalui riset teknologi pertanian, inovasi budidaya, serta pemberdayaan masyarakat lokal.

Sebagai institusi perencana sekaligus penggerak riset, BAPPERIDA menjadi katalis bagi penguatan ekosistem inovasi daerah. Rahmadani & Yuliana (2023, Springer Nature) menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, swasta, dan komunitas riset merupakan faktor pengungkit utama dalam transformasi ekonomi lokal. Manurung et al. (2021, Elsevier) menambahkan bahwa daerah dengan kapasitas inovasi kuat cenderung lebih mampu menarik investasi dan memperkuat stabilitas sosial. Oleh karena itu, BAPPERIDA harus menjadi jembatan antara dunia penelitian dan kebijakan publik yang menghasilkan inovasi berdampak langsung bagi masyarakat.

Meski demikian, keberhasilan transformasi kelembagaan memerlukan kesiapan sumber daya manusia, budaya kerja adaptif, dan infrastruktur data yang memadai. Afonso & Fernandes (2019, Public Management Review) menggarisbawahi bahwa inovasi birokrasi sering kali terhambat oleh struktur yang kaku dan resistensi terhadap perubahan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Halmahera Barat perlu mengembangkan budaya learning organization agar ASN mampu beradaptasi dengan fungsi baru yang berbasis riset dan inovasi. Crosby et al. (2017, Public Administration Review) menekankan pentingnya kepemimpinan visioner dalam memastikan keberlanjutan reformasi kelembagaan.

Transformasi BP3D menjadi BAPPERIDA merupakan tonggak penting menuju tata kelola pemerintahan berbasis pengetahuan (knowledge-based local governance). Perpaduan fungsi perencanaan, riset, inovasi, dan digitalisasi akan mendorong Halmahera Barat untuk melangkah maju dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Holzhacker et al. (2015, Springer) menegaskan bahwa reformasi kelembagaan yang sukses bergantung pada keberanian pemerintah mengambil keputusan berbasis ilmu pengetahuan, bukan sekadar pertimbangan politis. Dengan komitmen kolaboratif dan integritas kelembagaan, BAPPERIDA diharapkan menjadi pusat inovasi yang melahirkan kebijakan cerdas demi kesejahteraan masyarakat Halmahera Barat menuju 2029. (*)