Gubernur Berlari, Kepala OPD Merangkak

Oleh: Herman Oesman

Dosen Sosiologi FISIP UMMU

_______

“…kepemimpinan mampu memahami bahwa lari cepat tanpa pasukan kuat hanya akan membuat pemimpin sampai sendirian…”

DI banyak ruang pemerintahan daerah, terutama Maluku Utara, pembangunan kadang digerakkan lari yang terlalu cepat dan langkah yang terlalu lambat dalam waktu yang bersamaan. Di satu sisi, seorang gubernur tampil sebagai sosok yang berlari kecepatan sprint, terengah, ambisius, ingin membuktikan kepada publik, bahwa roda pembangunan bergerak progresif dan cepat. One man show, sendirian. Namun pada sisi lain, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru merangkak, tertatih, kerap terseret oleh dinamika birokrasi yang kaku, serta ritme kerja yang tak pernah benar-benar sinkron dengan visi besar yang diteriakkan dari podium dan ruang rapat.

Di Maluku Utara, bila dicermati dan dirasakan, hadir fenomena “gubernur berlari, kepala OPD merangkak.” Ini tidak sekadar ironi politik- administratif. Ia merupakan potret sosiologis tentang ketimpangan ritme kekuasaan. Sebuah orkestrasi yang timpang: konduktor memukul tempo allegro, tetapi para pemain hanya mampu memainkan andante. Disharmoni itu menghasilkan musik pemerintahan yang sumbang.

Dalam literatur tentang birokrasi modern, Michael Lipsky dalam bukunya Street-Level Bureaucracy menyebut bahwa birokrasi publik bekerja dengan logika “street-level constraints”, batasan teknis, regulasi, prosedural, dan sumber daya. Sementara itu, pemimpin politik bekerja dengan logika “symbolic achievement”, kebutuhan menunjukkan kinerja yang terlihat, cepat, dan mudah dikapitalisasi secara politik
(Lipsky, 1980:12).

Gubernur, sebagai figur politik, berlari karena ia hidup dalam kalender elektoral. Setiap tahun merupakan kesempatan untuk menampilkan keberhasilan: jalan baru, bangunan baru, agenda seremonial, atau kunjungan-kunjungannya yang dikemas sebagai narasi kerja. Dalam bahasa Pierre Bourdieu, ia sedang mempertahankan “modal simbolik,” sebuah legitimasi yang harus terus diproduksi (Bourdieu, 1990:68).

Namun kepala OPD tidak hidup dalam kalender politik. Mereka hidup dalam kalender birokrasi: anggaran yang turun terlambat, efisiensi, mekanisme pengadaan yang berlapis-lapis, sumber daya manusia yang terbatas, dokumen-dokumen administrasi yang harus melewati lorong panjang verifikasi. Sementara gubernur berlari di jalan raya politik, kepala OPD merangkak di lorong sempit administrasi.

Bayangan Ketakutan

Ada adegan yang selalu berulang di ruang rapat pemerintahan: gubernur mungkin saja memukul meja, menyampaikan target yang sempurna, menyuruh bergerak cepat, meminta laporan progres. Sementara kepala OPD hanya mengangguk, berujar lemah: siap, lalu mencatat, tetapi wajah mereka tetap datar, kadang tegang, kadang cemas. Mereka tahu, kecepatan itu tidak kompatibel dengan realitas birokrasi.

Dalam analisis Max Weber tentang birokrasi, administrasi pemerintah modern bekerja berdasarkan regelgebundenhei, keterikatan pada aturan (Weber, 1947:334). Ketergesa-gesaan dianggap ancaman bagi tertib prosedural. Ketika gubernur menuntut sprint, OPD hanya mampu berjalan setelah mengisi formulir, mengunggah berkas, menunggu verifikasi, dan memastikan tidak ada yang janggal agar tidak tersandung kasus hukum.

Di sinilah ketegangan itu berakar: politik ingin efek cepat, birokrasi ingin keamanan prosedural.

Dalam pandangan sosiologi organisasi, lambannya OPD merespon tidak identik dengan kemalasan. James Q. Wilson melalui bukunya Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It menjelaskan, bahwa organisasi publik memiliki karakteristik unik: tujuan yang kabur, lingkungan kerja yang tidak sepenuhnya berada dalam kontrol mereka, serta tekanan politik yang berubah-ubah
(Wilson, 1989:118).

Kerapkali, OPD merangkak bukan karena tidak mau bergerak, tetapi karena sistem memaksa mereka bergerak pelan.

Ada pula budaya birokrasi yang turun-temurun, kehati-hatian yang berlebihan, takut salah, takut melanggar aturan. Dalam konteks Indonesia, ketakutan akan temuan Inspektorat, BPK atau pemeriksaan aparat penegak hukum membuat birokrasi lebih defensif daripada inovatif. Akibatnya, setiap langkah merupakan langkah kecil, terukur, dan jauh dari eksperimentasi.

Ketika gubernur berlari sambil teriak “cepat!”, kepala OPD justru semakin menunduk, semakin berhitung, semakin merayap.

Birokrasi Sebagai Labirin

Gubernur membayangkan jalan tol pembangunan yang lurus dan mulus. Namun OPD bekerja dalam labirin: ada tikungan regulasi, persimpangan kewenangan, lorong gelap koordinasi, dan dinding tebal prosedur.

Perbedaan persepsi ruang ini menciptakan jarak psikologis antara pemimpin dan aparat. Para kepala OPD kerapkali merasa gubernur tidak memahami kerumitan teknis, sementara gubernur merasa OPD tidak punya sense of urgency.

Fenomena ini sejalan dengan analisis Reinhard Bendix tentang ketegangan antara “otoritas politik” dan “otoritas administratif”
(Bendix, 1964:192). Di banyak daerah, ketegangan ini tidak diselesaikan melalui dialog struktural, melainkan melalui teguran, instruksi lisan, dan ancaman mutasi.

Ketika gubernur berlari sendirian, pembangunan menjadi pertunjukan publik. Panggungnya besar, tetapi fondasinya rapuh. Program kerja hanya tampak hidup ketika dilaporkan, bukan ketika dijalankan.

Para kepala OPD yang merangkak tidak mampu menopang kecepatan itu, mereka hanya mengikuti sejauh yang mampu mereka jalani. Maka lahirlah pembangunan semu : peresmian yang cepat, tetapi implementasi lambat; janji dan rencana yang megah, tetapi laporan kegiatan yang tipis.

Dalam jangka panjang, ketimpangan ritme ini memproduksi apa yang disebut Anthony Giddens sebagai “disembedding”, lepasnya simbol kerja dari realitas kerja (Giddens, 1991:38).
Gubernur terlihat sibuk, tetapi birokrasi tetap lamban. Publik melihat energi, tetapi tidak melihat hasil konkret yang berkelanjutan.

Mencari Titik Temu

Solusi bukan membuat OPD berlari tanpa napas, atau mengharuskan gubernur ikut merangkak. Yang diperlukan adalah keselarasan ritme, pemahaman bahwa kepemimpinan politik harus menyesuaikan visi dengan kapasitas birokrasi, sambil membenahi kapasitas birokrasi agar mampu mengejar visi.

Pembangunan merupakan kerja kolektif, bukan kerja akrobatik. Ia memerlukan ruang dialog sistemik, reformasi prosedural, serta kepemimpinan yang mampu memahami bahwa lari cepat tanpa pasukan yang kuat hanya akan membuat pemimpin sampai sendirian.

Dan pembangunan tidak pernah bisa dikerjakan sendirian. (*)