Oleh: Sugianto Mangoda
(Ketua Bidang Radikalisme DPD KNPI Malut)
Melihat situasi tanah air beberapa hari terakhir ini sangat memprihatinkan. Mulai dari kenaikan pajak 250 persen dan menuai protes keras dari massa aksi hingga mendesak bupati Pati mundur dari jabatannya. Penolakan pemindahan tahanan politik dari kota Sorong ke kota Makassar berujung rusuh. Demonstrasi massa di gedung DPR RI berakhir rusuh hingga menimbulkan korban jiwa seorang Ojol. Di Makassar, massa membakar gedung DPRD dan menyisakan puing-puing serta memakan 4 korban jiwa. Puluhan kendaraan dinas ikut terbakar. Nyaris seluruh aktivitas pemerintahan beberapa hari terakhir lumpuh. Sudut-sudut kota mulai mencekam.
Menyusul aksi anarki di kota lain terus meluas. Bukan hanya pembakaran gedung. Pembakaran mobil dinas. Vandalisme fasilitas publik, tetapi juga berkembang pada aksi-aksi penjarahan di sejumlah rumah pejabat: rumah Ahmad Sahroni, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani, rumah anggota DPR Uya Kuya, dan rumah anggota DPR Eko Patrio dari PAN. Tak tahu entah menyusul rumah siapa lagi yang akan dijarah.
Ruang maya terus disuguhkan berbagai informasi yang nyaris tak jelas dibedakan mana fakta dan hoax. Penyebaran audio visual dan narasi kekerasan terus diproduksi. Pembaca dan netizen yang tak paham masalah sebenarnya terjadi pun memberi komentar. Dalam situasi seperti ini biasanya manusia mudah tersulut emosi negatif karena terpengaruh dengan apa yang dilihat. Bahkan tanpa filter akal sehat.
Belum lagi pihak-pihak yang punya kebencian terhadap pihak yang terlibat dalam masalah yang terjadi. Demikian juga dengan pihak yang mempunyai kepentingan tertentu untuk memanfaatkan situasi.
Sebagai netizen yang cerdas hendaknya cermat melihat realitas yang terjadi. Kita tak boleh melihat segala sesuatu dengan kaca mata kuda. Melainkan dengan akal sehat dan hati yang jernih. Logika mesti dikedepankan. Bahwa setiap masalah antropologis yang terjadi tidak terlepas dari rekayasa dan kepentingan. Apa kepentingannya dan bagaimana rekayasa dilakukan. Apakah sesuatu yang terjadi saat ini adalah benar-benar murni masalah yang harus dipecahkan atau sengaja dipicu untuk kepentingan pihak tertentu? Apakah kepentingannya untuk kepentingan rakyat atau sekadar kepentingan elite dan kelompok tertentu? Barangkali ini yang bisa menjadi renungan kita bersama.
Mahasiswa, aktivis, akademisi, dan pers juga harus mampu membaca setiap realitas dan terlibat memberi jalan tengah atas ketimpangan bangsa yang terus terseok-seok. Bisa membedakan fatamorgana dan realitas sesungguhnya untuk dipecahkan.
Selama ini kita hanya berkutat pada fatamorgana. Kita tidak benar-benar menyentuh substansi dan akar masalah bangsa.
Tampaknya, bangsa ini sengaja tidak dibuat rakyat sejahtera. Sebab jika rakyat sejahtera, rakyat tenang. Maka muncul tatanan baru yaitu manusia-manusia unggul, bangsa yang adil, makmur, damai, dan sentosa. Dalam situasi bangsa yang damai, akan muncul tatanan yang stabil. Masyarakat dan penyelenggara negaranya akan merasa malu bila melakukan hal-hal buruk. Akan tetapi sebaliknya, segala yang buruk bisa terjadi karena sengaja diciptakan situasi konflik untuk melanggengkan kepentingan atau kekuasaannya bagi kelompok tertentu. Kelompok tertentu itu bisa negara tetapi mengatasnamakan rakyat, padahal kebijakannya tidak berpihak pada public interest. Bisa juga kelompok kepentingan (interest group) lain, yang tanpa disadari berada di tengah-tengah rakyat dengan memanfaatkan situasi. Bahkan berpura-pura terlihat baik untuk menarik simpati publik.
Hal-hal semacam inilah yang dalam psikologi manusia selalu mudah tergiring emosinya ketimbang logika. Pihak-pihak yang punya kepentingan biasanya cukup ahli menggunakan psikologi ini yang disebut psychological war atau perang urat syaraf.
Realitas yang terjadi saat ini seyogianya memberi kita pelajaran penting untuk mengasah nalar kritis dalam setiap melihat masalah di depan mata.
Masyarakat hanya mau berbicara tetapi tidak didukung dengan pengetahuan yang cukup. Bukan mengedepankan pengetahuan. Bukan mengedepankan logika. Dan bukan pula mencari kebenaran. Barangkali masyarakat kita belum punya kultur literasi (reader society) yang mapan. Umumnya, masyarakat yang punya literasi yang rendah juga menjadi penyebab kemiskinan dan ketimpangan sosial disertai pemerintahan yang buruk. Aristoteles mengatakan, pemimpin itu cerminan dari rakyatnya.
Ketidakseimbangan jumlah penduduk dengan tingkat ketersediaan produksi pangan juga menjadi penyebab ketimpangan sosial seperti dijelaskan Robert Maltus dalam bukunya, “An Essay on the Principle of Population” yang diterbitkan pada tahun 1798, berargumen bahwa populasi manusia akan tumbuh secara geometris (2, 4, 8, 16). Sementara persediaan pangan hanya akan tumbuh secara aritmatika (1, 2, 3, 4), yang berarti pasokan makanan tidak dapat mengikuti laju pertumbuhan penduduk.
Akibatnya terjadi kelaparan, kemiskinan, perang, dan penyakit. Mungkin ini juga terjadi dalam aksi-aksi penjarahan dalam beberapa hari terakhir. Rakyat sedang lapar dengan sulitnya sumber makanan bercampur akumulasi kemarahan.
Meski demikian, bukan tanpa sebab terjadi protes massa di gedung DPR RI pada 25 Agustus kemarin. Rakyat sedang lapar sementara anggota DPR meminta tambahan tunjangan. Masih merasa tidak cukup dengan tunjangan yang selama ini diperoleh. Jika dilihat permintaan kenaikan tunjangan itu bukan pada kebutuhan dasar tetapi lebih pada keinginan hidup mewah. Sungguh ironi moral di tengah kemiskinan rakyatnya.
Tinggalkan Balasan