Tandaseru — Wakil Menteri Transmigrasi RI Viva Yoga Mauladi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara, Selasa (15/7/2025). Dalam kunjungan itu, Viva juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas transmigrasi yang tersebar di 7 kabupaten/kota di Malut.
Saat memberikan sambutan dalam rapat di kota Ternate, Viva menyampaikan, sebagaimana amanat dari presiden, Kementerian Transmigrasi berdiri sendiri sebagai lembaga negara yang mandiri dengan tiga amanat yaitu menjaga integrasi nasional dan mempererat bangsa, mengentaskan kemiskinan dan berkontribusi mewujudkan kedaulatan pangan.
Menurutnya, kedatangannya ke Malut, bukan sekadar kunjungan kerja, tapi sekaligus menginginkan ada peningkatan terhadap kapasitas di kawasan transmigrasi, baik itu ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat dan orientasi terhadap perspektif sosial budaya di kawasan transmigrasi di provinsi Maluku Utara.
Ada beberapa kawasan di Maluku Utara yang kemudian masuk dalam program APBN tahun 2025 di antaranya kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, kota Tidore Kepulauan dan Halmahera Utara.
“Untuk APBN 2025 total anggaran kira-kira Rp 35 miliar,” ungkapnya.
Viva berharap, anggaran yang diberikan kepada 7 kabupaten/kota tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru sekaligus pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan pengembangan potensi dari produk unggulan lokal.
“Ini menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sarbin Sehe berharap para kepala daerah yang hadir dapat menyatukan visi membangun wilayah transmigrasi di masing-masing kawasan.
“Ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik bagi kelangsungan hidup masyarakat Maluku Utara, khususnya yang saat ini sedang memperjuangkan hajat hidup mereka di daerah transmigrasi,” ujarnya.
Kegiatan rakor ini juga diakhiri dengan penandatanganan Mou antara Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Lamongan terkait kerja sama penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat yang disaksikan langsung Wakil Menteri dan Wakil Gubernur.
Kegiatan ini juga dihadiri Bupati Pulau Morotai, Wakil Bupati Halmahera Tengah, Wakil Bupati Halut, Wakil Bupati Halteng, Wakil Bupati Halsel, Kadis Nakertrans Malut, Kadis Nakertrans Haltim, dan jajaran Kementerian Transmigrasi.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.