Tandaseru — Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Maluku Utara, Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum, secara resmi membuka kegiatan Goes to Campus yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Maluku Utara, di aula Nuku gedung Rektorat Unkhair, Rabu (8/1).
Kegiatan ini dihadiri mahasiswa dari berbagai fakultas, yang mendapatkan kesempatan untuk mendalami peran BPK dalam pengelolaan keuangan negara.
Acara ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Kepala Subauditorat Maluku Utara I, Bhuono Agung Nugroho, dan Kepala Subauditorat Maluku Utara II, Wayan Arthadana. Sesi ini dipandu oleh Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) Unkhair, Dr. Irfan Zam Zam, SE., M.Si.,Ak.
Rektor Ridha dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kedatangan BPK di kampus, sebagai institusi pertama yang mengunjungi Unkhair di awal tahun 2025.
Ridha berharap kegiatan ini dapat memberikan wawasan baru bagi mahasiswa tentang pentingnya pemeriksaan keuangan negara dan tugas utama BPK dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
“Sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara, BPK mengingatkan kita semua, termasuk Unkhair, untuk tidak main-main dalam mengelola keuangan negara. Ini adalah uang rakyat, dan harus dikelola dengan penuh tanggung jawab,” tegas Ridha.
Dengan adanya kegiatan ini, dia berharap mahasiswa yang hadir dapat memperluas perspektif mengenai pengelolaan keuangan negara, mulai dari pajak yang dibayarkan masyarakat hingga bagaimana anggaran negara digunakan oleh institusi negara lainnya.
Menurutnya, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar lebih jauh tentang proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.
Dalam kesempatan tersebut, Ridha juga mengungkapkan prestasi Unkhair di penghujung tahun 2024. Kampus ini berhasil meraih piagam penghargaan peringkat II dalam kategori indikator kinerja pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024, dan piagam penghargaan sebagai mitra strategis pengembangan SDM.
Selain itu, Unkhair juga berhasil mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dari Ditjen Kanwil Perbendaharaan.
“Ini merupakan pengakuan eksternal atas komitmen kami dalam mengelola keuangan dengan baik. Kami berharap, prestasi ini dapat terus dipertahankan, dan kedatangan BPK menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam setiap pengelolaan anggaran,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan