Hal yang sama juga disesalkan Hayat, Panwascam Pulau Gebe. Hayat meminta Bawaslu Halteng untuk membahas dan melakukan revisi RAB panwaslu kecamatan se-Halmahera Tengah.
“Sukses dan tidaknya pengawasan pilkada Halteng tahun 2024 ini tergantung pada kami di panwaslu kecamatan dan desa. Karena kami merupakan ujung tombak pengawasan di lapangan. Jadi jika Bawaslu Halteng tidak merevisi anggaran operasional ini, kami panwascam se-Halteng akan melakukan mogok kerja,” jelasnya.
Sementara, Ketua Bawaslu Halteng Sity Hasma ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, anggaran operasional memang lagi proses revisi. Bawaslu setuju nilainya memang kecil dan akan direvisi sesuai kebutuhan.
“Sesuai instruksi Bawaslu provinsi akan dibuat revisi. Kami sudah lakukan rapat kemarin,” ujarnya.
Ia memaparkan, jajaran adhoc Bawaslu berjumlah 101 orang dan 61 PKD sudah dibayarkan gajinya. Hanya panwascam yang tengah diproses di bank.
“Satu bulan yang belum dibayarkan dari bulan Agustus, dan ini tanggal 6 september. Jadi tinggal menunggu proses di bank saja,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan