“Sekitar 53,7 MCP-nya rendah dan merah, kalau yang hijau itu 80 ke atas. Ini menandakan tata kelolah pemerintah daerah belum berjalan dengan baik. Itu berarti apa? Morotai banyak masalah gitu,” tegasnya.
Lebih parah lagi, sambung dia, di Pemda Morotai itu pelayanannya masih belum terintegrasi. Artinya salah satu pintu masuk masih banyak jendela (bermasalah, red).
“Buruknya pelayanan publik itu misalnya masyarakat buat izin praktik dokter. Harusnya cukup di PTSP saja selesai, jadi sistem pelayanan publik morotai belum terintegrasi,” cetusnya.
Seharusnya, kata dia, sistemnya sudah terintegrasi sejak 8 tahun lalu di masing-masing SKPD, karena sudah era digital.
“Harusnya Kominfo mengintegrasikan sistem yang ada, di pegawai dan masyarakat, tapi semua area bermasalah di Pemda Morotai,” timpalnya.
Ia pun meminta Pemda Morotai, dalam hal ini Pj Bupati dan Sekda, mengoptimalkan kebijakan publik yang carut-marut ini.
Tinggalkan Balasan