Oleh: Nonce Hasan., SE., M.Si
_______
TUGAS dan tanggung jawab pemerintah daerah adalah menyelenggarakan pelayanan publik dan mendorong pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan asas otonomi daerah. Pemerintahan yang dijalankan oleh sistem birokrasi menjadi penting dalam sebuah kemajuan daerah. Birokrasi pemerintah merupakan motor penggerak dalam menjalankan kebijakan publik. Fungsi utama dari birokrasi pemerintah adalah menyelenggarakan pelayanan umum yang sudah menjadi tugas umum pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi pemerintah diharapkan bisa berjalan dengan baik sehingga bisa terwujud pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan dan akuntabel.
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga tercapai pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat, tentunya peran pimpinan birokrasi atau yang sering disebut “elite birokrasi” sangat menentukan. Hal tersebut disebabkan kebijakan/keputusan dan sekaligus menggerakkan sumber daya yang dimiliki berada di tangan para elite birokrasi.
Kewenangan dalam menjalankan sebuah kebijakan publik tentunya sangat bergantung pada keinginan para elite birokrasi yang ada di pemerintahan. Perilaku elite birokrasi dalam memberikan pelayanan bukan hanya diwarnai atau ditentukan oleh hasrat pribadinya melainkan juga ditentukan oleh lingkungan birokrasi di mana mereka berada.
Menurut Gaetano Moscha dalam bukunya The Ruling Class bahwa di dalam semua masyarakat baik yang sederhana maupun yang modern, pastinya akan muncul dua kelas, yakni kelas yang memerintah (the ruling class) dan kelas yang diperintah. Menurutnya, tidak terhindarkan bahwa birokrasi adalah arena atau ruang di mana konflik elite dipentaskan. Sehingga, seluruh sumber daya birokrasi dipakai (dibajak) oleh elite birokrasi (sang penguasa) untuk mempertahankan kekuasaan kelompoknya yang jumlahnya lebih sedikit namun terorganisir secara baik (the ruling class). Sama halnya dengan pendapat Michels yang melihat dalam sebuah pemerintahan terbagi kelompok minoritas dan mayoritas. Kecenderungan yang terjadi dalam birokrasi pemerintahan kelompok minoritas yang dikenal dengan kelompok elite birokrasi yang memegang kekuasaan dan kewenangan dalam menjalankan sebuah kebijakan publik.
Pandangan Moscha menjelaskan bahwa kelompok elite birokrasi biasanya terdiri dari orang-orang yang sedikit jumlahnya, dengan menerapkan semua fungsi-fungsi politik, memonopoli kekuasaan dengan menikmati segala keuntungan dari kedudukan sebagai pemegang kekuasaan (elite birokrasi). Pandangan Mosca tersebut jelas bahwa ada sebuah bentuk dominasi dari kelas minoritas terhadap kelas mayoritas. Dalam Kamus Ilmiah Populer dominasi diartikan sebagai penguasaan, penempatan posisi bagus dan kuat; pengaruh besar.
Dalam realitas kehidupan birokrasi, cenderung kelompok kecil yang ada atau para elite birokrasi lebih memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam setiap kebijakan/keputusan di pemerintahan. Walaupun para elite birokrasi yang jumlahnya relatif sedikit sebagai kelompok minoritas dalam sebuah pemerintahan, namun kualitas dari kebijakan publik ditentukan oleh perilaku mereka. Perilaku elite birokrasi cenderung dipengaruhi oleh keinginan pribadi maupun lingkungan/kelompoknya. Hal tersebut menjadikan berjalannya roda pemerintahan yang digerakkan oleh birokrasi sangat tergantung pada perilaku para elite birokrasi. Kebijakan publik yang telah dirumuskan dengan baik pastinya akan menjadi problem dalam pelaksanaannya (implementasi) karena sangat tergantung pada elite birokrasi.
Tinggalkan Balasan