Ia meminta para pimpinan perangkat daerah untuk selalu mengawasi proses absensi online ini secara bertanggungjawab.

“Jika kemudian proses absensi maupun maintenance-nya dapat dijaga dan dipatuhi oleh seluruh ASN dan PPPK, maka besaran TPP ke depannya akan dilakukan perubahan progresnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” tandasnya.