Ia meminta para pimpinan perangkat daerah untuk selalu mengawasi proses absensi online ini secara bertanggungjawab.
“Jika kemudian proses absensi maupun maintenance-nya dapat dijaga dan dipatuhi oleh seluruh ASN dan PPPK, maka besaran TPP ke depannya akan dilakukan perubahan progresnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” tandasnya.


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.