Penjabat Bupati Ikram Malan Sangadji Manuver Politik

Oleh: Wahyudin Madjid

Penulis

_______

HAJATAN pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan digelar pada Rabu 27 November 2024 mendatang. Ada baliho dan spanduk bergambar mulai terpasang di sejumlah lokasi strategis di pusat kota Weda, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Salah satu baliho yang menyedot perhatian publik adalah Penjabat Bupati Ikram Malan Sangadji (IMS).

Fenomena baliho tersebut memperlihatkan bahwa IMS mulai melakukan manuver politik. Baliho IMS yang mulai menggeliat dengan narasi “IMS Adalah Kita For Halteng 2024”, tentunya memiliki keinginan untuk maju Pilkada Halteng.

Selain baliho, dalam perbincangan di media sosial hingga wacana di kalangan masyarakat menuai pro dan kontra di publik yang tentunya menimbulkan kekisruhan politik. Oleh karena itu, Pj Bupati seharusnya lebih fokus mengawal pilkada serentak supaya berjalan aman dan damai.

Memang setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur/wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Namun harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti dalam Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2016 salah satu persyaratannya tidak boleh mencalonkan pada Pj, kecuali berhenti atau mengundurkan diri.

Seorang penjabat bupati diberikan tugas untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan dan mengambil posisi netral, tidak ikut dalam politik praktis karena status sebagai birokrat. Hal itu disampaikan Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV APKASI 2023 lalu. Ditegaskan bahwa keberadaan Pj kepala daerah hanya untuk mengisi kekosongan kursi kepala daerah agar roda pemerintahan tetap berjalan. Tidak berafiliasi dengan partai mana pun atau kepentingan politik agar tidak sampai menimbulkan abuse of power. Karena sekali berafiliasi nanti akan menimbulkan kekisruhan politik, maka ambil posisi netral, tidak ada politik praktis dukung mendukung.

Tugas IMS lebih baik fokus program prioritasnya yakni pengentasan kemiskinan hingga kini masih menjadi masalah di daerah. Pendidikan yang saat ini belum pemerataan guru di sekolah, kesehatan terkait dengan penyediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang belum terpenuhi di Puskesmas, seperti yang terjadi Kecamatan Pulau Gebe yang warga memilih berobat di Rumah Sakit Sorong akibat fasilitas minim. Soal lingkungan juga tidak pernah tuntas, misalnya sampah yang saat ini menumpuk di pinggir jalan menuju Lelilef.