Tandaseru — KNPI Halmahera Utara, Maluku Utara, meminta semua pihak menahan diri atas masalah yang sempat menggegerkan publik Halmahera Utara yakni pemeriksaan Ketua DPRD dan beberapa pejabat lainnya oleh KPK.
Pemeriksaan itu terkait kasus dugaan korupsi dana hibah program sanitasi tahun 2022 yang tengah diusut KPK.
Ketua KNPI Halut, Mirzan Salim, juga meminta praktisi hukum tak membuat gaduh dengan pernyataan meminta KPK memeriksa Bupati Frans Manery dan Wakil Bupati Muchlis Tapi Tapi.
“Publik jangan dibuat gaduh dengan pernyataan praktisi hukum Bung Roslan yang bagi kami agak keliru meminta KPK memanggil bupati dan wakil bupati terkait dugaan kasus korupsi sanitasi yang melekat di Dinas PU/TR,” ujarnya, Sabtu (9/3/2024).
“Apa kaitannya kasus sanitasi dengan Bupati dan Wakil? Sangat kelihatan lucu sekali, dan itu menandakan bahwa Bung Roslan tidak paham soal struktur birokrasi,” tegasnya.
Atas nama DPD KNPI Halut, Mirzan juga meminta kepada beberapa pihak jangan mempolitisasi masalah ini.
Tinggalkan Balasan