Begitu juga sebaliknya, masalah infrastruktur dasar ini menyebabkan rantai pasokan dari luar menjadi panjang dan mempengaruhi harga bahan kebutuhan pokok menjadi lebih mahal.
“Itu sebabnya tidak balance antara hasil produksi yang kemudian dijual menjadi pendapatan dan penerimaan kemudian tingkat konsumsi yang diperoleh dari barang-barang yang didatangkan dari luar,” ungkap Anjas.
Selain itu, faktor lainnya adalah masalah biaya produksi pertanian dan perikanan. Petani dan nelayan di Halmahera Timur banyak yang mengeluhkan ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kebutuhan aktivitas produksi.
Untuk menjawab persoalan itu, Bupati Ubaid Yakub telah berkoordinasi dengan BPH Migas untuk menambah stok BBM bersubsidi ini disamping memenuhi kebutuhan lainnya bagi petani dan nelayan melalui program penyaluran bantuan alat produksi.
Anjas mengemukakan, penduduk miskin juga banyak tersebar di wilayah lingkar tambang. Menurut dia, itu dikarenakan tidak semua penduduk di lingkar tambang bekerja di perusahaan. Seperti di wilayah Buli dan Subaim yang penduduknya lebih banyak bekerja sebagai petani dan nelayan.
“Sementara orang yang bekerja di tambang kan pendapatannya pasti tiap bulan terima sehingga dia punya kemampuan daya beli itu stabil,” kata dia.
Kemampuan daya beli masyarakat di wilayah lingkar tambang pun tidak stabil, dikarenakan harga barang kebutuhan pokok yang dijual di wilayah ini telah menyesuaikan dengan harga industri.
Ia mencontohkan, harga pasokan ikan ke perusahaan dipatok dengan harga Rp 40 ribu perkilogram juga dijual dengan harga yang sama di pasar tradisional. Hal inilah yang memicu terjadinya inflasi di lingkar tambang.
“Itu sebabnya di daerah-daerah lingkar tambang kemiskinannya tinggi karena tadi. Sehingga ketika terjadi inflasi terhadap 9 bahan pokok itu kemudian dia memicu peningkatan kemiskinan,” ujar Anjas.
Sudah begitu, lanjut dia, keberadaan perusahaan tambang di Halmahera Timur kurang memberdayakan nelayan dan petani lokal. Misalnya, hasil tangkap nelayan dan panen petani seperti tanaman holtikultura, selama ini mendapat akses pasar ke perusahaan tambang untuk stok pangan karyawan. Begitu juga rekrutmen karyawan perusahaan yang kurang memprioritas putra daerah.
Tinggalkan Balasan