Sama dengan Dewlin, Selty pun mengeluhkan tidak adanya dokter anak di wilayah Maba yang membuat para orang tua sangat kesulitan ketika anaknya sakit dan membutuhkan penanganan khusus.
“Supaya torang punya anak-anak kalau biaya besar ini paling akan lama kasih keluar bawa berobat,” keluh dia.
Tingginya kasus stunting di Halmahera Timur juga dibenarkan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Halmahera Timur, Hj Sitinur Ubaid.
Sitinur menyebutkan bahwa angka stunting tertinggi bahkan berada di wilayah lingkar tambang seperti di Desa Geltoli.
“Setelah didata ternyata yang tertinggi itu di lingkar tambang terutama di Desa Geltoli, Kecamatan Maba,” kata dia.
Stunting di Halmahera Timur, kata Sitinur, dari triwulan pertama 2023 masih 1.041 dari sasaran bayi balita 8.040. Namun, pada triwulan dua sampai triwulan tiga 2023 sudah mengalami penurunan tingga 950 bayi balita.
Sebelumnya di Tahun 2020 terdapat 1.412 kasus dengan persentase 23,5 persen, tahun 2021, terdapat 1.252 kasus dengan persentase 24,3 persen dan tahun 2022 terdapat 1.074 kasus dengan persentase 17,10 persen, dan tahun 2023 tinggal 950 kasus.
“Kalau di triwulan pertama Halmahera Timur di posisi pertama dari 8.040 sasaran bayi balita stuntingnya itu 1.041 sekarang di triwulan tiga ini tinggal 950,” kata dia.
Menurut dia, persoalan stunting dimungkinkan karena kurangnnya pemahaman masyarakat bahwa pertumbuhan dan kecerdasan tumbuh kembangnya anak itu harus dilihat dari menu makanannya sehari-hari.
Sebab itu, selain melalui dinas terkait, TP PKK Halmahera Timur kata dia, juga fokus menggelar sosialisasi ke tiap-tiap desa terkait masalah stunting, disamping adanya peningkatan upaya pencegahan melalui Pokja PKK.
Tidak hanya itu, hilangnya sumber pangan dari kebun warga lokal akibat beralih menjadi lahan pertambangan, kata Sitinur, juga salah satu faktor ikut mempengaruhi persoalan stunting utamanya di wilayah lingkar tambang.
“Jadi masyarakat kita sekarang ini kan sudah tidak berkebun lagi, sehingga program kita dari PKK itu ditekankan bahwa pemanfaatan pekarangan rumah itu harus dikembangkan,” ungkap dia.
Ia mengaku, kendala dari program pemanfaatan pekarangan rumah untuk kebun percontohan adalah pada masyarakat sendiri. Sebab, program ini tidak akan sukses bila tidak didukung pemerintah kecamatan, pemerintah desa, terutama masyarakat.
Tinggalkan Balasan