Tandaseru — Sepanjang 2023, Pemda Halmahera Barat, Maluku Utara, melalui Inspektorat menerima 9 pengaduan masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa (DD).
Plt Kepala Inspektorat Reinhard Bunga pada tandaseru.com, Kamis (18/1/2024), mengatakan dari 9 pengaduan itu 5 di antaranya sudah diterbitkan LHP-nya.
“4 desa belum ditindaklanjuti, masih dalam proses. Biasanya kita kalau berproses begini ada hal teknis yang harus kita siapkan seperti operasional dan sebagainya, karena tim yang turun ini semuanya butuh operasional,” ungkapnya.
Reinhard menjelaskan, biasanya pengaduan di 2023 itu seperti pembagian BLT. Kegiatan yang sudah direncanakan dan diketahui masyarakat namun tidak dibuat misalnya pengadaan barang seperti fiber.
“Dan ketika kita menerima pengaduan biasanya kita konfirmasi dan klarifikasi terlebih dahulu ke kades maupun pemdes apakah betul atau tidak pengaduan itu,” terangnya.
Ia menambahkan, pada tahun 2024 memasuki akhir Januari ini belum ada pengaduan dari masyarakat yang masuk ke Inspektorat.
Tinggalkan Balasan