“Dan ini (APBD 2024) juga akan di-review di tingkat pemerintah provinsi dan akan dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai,” terang Kalbi.

Mantan bupati Benny Laos yang dikonfirmasi terpisah membantah tudingan HMI tersebut. Ia menegaskan, dirinya sudah tak lagi menjadi kontraktor atau pelaksana proyek.

“Saya bukan kontraktor dan udah 7 tahun pensiun (sebagai) kontraktor,” ujarnya.

Benny juga mengancam bakal melaporkan pihak-pihak yang menuduhnya memonopoli proyek atau mengintervensi APBD dengan delik pencemaran nama baik.

“Bantu bukti-bukti orasi dan spanduknya supaya saya buat laporan polisi pencemaran. Jangan hidup pakai fitnah,” tandasnya.