Tandaseru — Sejumlah pemda di Provinsi Maluku Utara tampaknya tengah terkena “virus” krisis anggaran di penghujung tahun 2023. Pemprov Maluku Utara, misalnya, dikepung kontraktor yang menuntut pencairan anggaran proyek hingga Sabtu (30/12) malam ini.
Kondisi ini juga dialami Pemda Halmahera Utara yang menunggak pembayaran siltap aparat desa, gaji honorer, hingga TPP ASN.
“Virus” ini juga merambah ke Pemda Halmahera Barat. Di Halbar, kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah dikepung kontraktor dan pihak-pihak yang mengurus pencairan. Pengepungan dilakukan beberapa malam terakhir.
Pada Jumat (29/12) malam bahkan terjadi kekacauan hingga kaca ruangan kantor itu dipecahkan. Para kontraktor mengamuk lantaran ada ratusan Surat Perintah Membayar (SPM) yang sudah ditandatangani Kepala BKAD Sonya Mail tidak dapat diterbitkan SP2D-nya akibat kekosongan anggaran.
Eskalasi kemarahan membuat Sonya bahkan harus dikawal anggota polisi saat keluar dari kantornya dan kembali ke rumah.
Sejumlah bendahara dan kontraktor di tengah insiden berteriak menuntut hak yang belum terbayar tahun 2023, di antaranya tunjangan ASN di Sekretariat Daerah selama tiga bulan dengan rincian masing-masing sebesar Rp 1 juta.
Tinggalkan Balasan